BUKU I RKP 2013 - Bappeda

More documents

Recommendations

Info

diharapkan; h. Penetapan lokasi diupayakan mencakup daerah tertinggal sesuai dengan bidang DAK yang dibutuhkan oleh daerah tertinggal tersebut. 2. Aspek Penganggaran a. Meningkatkan kesesuaian alokasi dengan kebutuhan daerah, serta sesuai dengan siklus dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah; b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK melalui koordinasi perencanaan dan pengelolaan DAK di berbagai tingkatan pemerintahan (mulai dari Musrenbangda); c. Mendorong kementerian teknis untuk mengalihkan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundangundangan menjadi urusan Daerah secara bertahap menjadi DAK (sesuai pasal 108 UU No.33 Tahun 2004). 3. Aspek Pelaksanaan Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah sehingga terwujud sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD (sumber-sumber pendanaan lainnya). 4. Aspek Pemantauan dan Evaluasi a. Mendorong kementerian teknis untuk mengalihkan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundangundangan menjadi urusan Daerah secara bertahap menjadi DAK (sesuai pasal 108 UU No.33 Tahun 2004); b. Menerapkan kebijakan disinsentive kepada daerah yang tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK di daerahnya, menggunakan kinerja pelaporan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengalokasian DAK; Kebijakan bidang DAK tahun 2013 ditentukan berdasarkan pada: (i) dukungan terhadap pencapaian prioritas nasional dalam RPJMN dan RKP 2013; (ii) arah kebijakan DAK dalam RPJMN 2010-2014 yang fokus pada outcome oriented dan (iii) mendukung percepatan pembangunan daerah; dan (iv) mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat (SPM). Selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka mendukung tema RKP 2013, maka dilakukan regrouping atas bidang DAK dengan mempertimbangkan efektivitas pencapaian sasaran nasional secara signifikan. Jumlah bidang DAK 2013 ditentukan sebanyak 19 bidang yang dikelompokkan menjadi 13 kelompok bidang. 138 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab VI Pembiayaan Pembangunan
Regrouping bidang dilakukan berdasarkan keterkaitan bidang DAK dengan (i) prioritas nasional; (ii) pendekatan outcome; (iii) kedekatan substansi teknis. Regrouping ini bertujuan untuk mewujudkan pemantauan dan evaluasi DAK yang berbasis outcome serta meningkatkan koordinasi penyusunan petunjuk teknis oleh K/L terkait sehingga tidak terjadi duplikasi. Meskipun dilakukan regrouping, namun tidak ada perubahan dalam tata kelola DAK. TABEL 6.1 KELOMPOK BIDANG DAK 2013 Prioritas Nasional Bidang DAK tahun 2012 Kelompok Bidang DAK tahun 2013 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prasarana Pemerintahan Daerah 1. Prasarana Pemerintahan Daerah Pendidikan Pendidikan 2. Pendidikan 2. Pendidikan Kesehatan Kesehatan 3. Kesehatan 3. Kesehatan Bidang DAK tahun 2013 1. Prasarana Pemerintahan Daerah Keluarga Berencana 4. Keluarga Berencana 4. Keluarga Berencana Infrastruktur Infrastruktur Air Minum 5. Infrastruktur 5. Infrastruktur Air Minum Infrastruktur Sanitasi 6. Infrastruktur Sanitasi Infrastruktur Irigasi 7. Infrastruktur Irigasi Infrastruktur Jalan 8. Infrastruktur Jalan Keselamatan Transportasi Darat Perumahan dan Permukiman 9. Keselamatan Transportasi Darat 6. Perumahan dan Permukiman 10. Perumahan dan Permukiman Transportasi Perdesaan 7. Pembangunan Perdesaan 11. Transportasi Perdesaan Energi Listrik Perdesaan 12. Energi Perdesaan Ketahanan Pangan Pertanian 8. Pertanian 13. Pertanian Kelautan dan Perikanan 9. Kelautan dan Perikanan 14. Kelautan dan Perikanan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Iklim Investasi dan Iklim Usaha Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik Kehutanan 10. Kehutanan 15. Kehutanan Lingkungan Hidup 11. Lingkungan Hidup 16. Lingkungan Hidup Sarana Perdagangan 12. Pengembangan Usaha 17. Sarana dan Prasarana Perdagangan Sarana dan Prasarana Daerah Perbatasan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal 13. Kawasan Perbatasan dan Tertinggal 18. Sarana dan Prasarana Daerah Perbatasan 19. Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal I. KELOMPOK BIDANG PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERDIRI ATAS DAK BIDANG PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH. Arah kebijakan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Prioritas diberikan kepada daerah pemekaran, dan daerah tertinggal guna meningkatkan kualitas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab VI Pembiayaan Pembangunan 139
Page 1 and 2:
RENCANA RANCANGAN KERJA PEMERINTAH
Page 3 and 4:
DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF ....
Page 5:
DAFTAR TABEL TABEL 2.1 KEMAJUAN PEM
Page 9 and 10:
RINGKASAN EKSEKUTIF 1. KINERJA PEMB
Page 11 and 12:
pertumbuhan ekonomi dan ketahanan f
Page 13 and 14:
dalam kerangka Masterplan Percepata
Page 15 and 16:
MP3EI merupakan produk dari hasil k
Page 17 and 18:
Maluku-Papua-Papua Barat. Pengemban
Page 19 and 20:
lahan gambut telah disusun Strategi
Page 21 and 22:
4,0 pada tahun 2013. Perbaikan kine
Page 23 and 24:
dengan wilayah pantai barat Sumater
Page 25 and 26:
ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b. Ras
Page 27 and 28:
ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b) Kla
Page 29 and 30:
BAB I PENDAHULUAN ELA Pembangunan n
Page 31 and 32:
erpengaruh pada Negara Kesatuan Rep
Page 33 and 34:
BAB II KONDISI UMUM A. Pencapaian T
Page 35 and 36:
ditambah sisa yang tidak terlaksana
Page 37 and 38:
kapasitas 6,31 m3/detik di 28 provi
Page 39 and 40:
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) samp
Page 41 and 42:
ahan pangan. Salah satu langkah yan
Page 43 and 44:
Provinsi Maluku dan Bali, serta pen
Page 45 and 46:
Soreang-Pasirkoja; (ii) telah dimul
Page 47 and 48:
ibu BOEPD. Sesuai arah kebijakan en
Page 49 and 50:
(CEWS), serta Sistem Peringatan Din
Page 51 and 52:
kegiatan pada Prioritas Nasional 10
Page 53 and 54:
12. Bidang Politik, Hukum, Keamanan
Page 55 and 56:
terprogram dan berkesinambungan gun
Page 57 and 58:
15. Pelaksanaan MP3EI Pelayanan Ter
Page 59 and 60:
3. Mempercepat peningkatan kemampua
Page 61 and 62:
GAMBAR 2.3 JUMLAH DAN NILAI PROGRAM
Page 63 and 64:
kemampuan aparatur pemerintah daera
Page 65 and 66:
4. Penanggulangan Kemiskinan Dalam
Page 67 and 68:
air tanah di daerah-daerah pusat in
Page 69 and 70:
TABEL 2.3 PERINGKAT KEMUDAHAN BERUS
Page 71 and 72:
dibandingkan dengan negara ASEAN, m
Page 73 and 74:
Percepatan Pembangunan Provinsi Pap
Page 75 and 76:
pembangunan industri pengolahan yan
Page 77 and 78:
BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO 2013
Page 79 and 80:
tidak menentu serta ketegangan poli
Page 81 and 82:
ekspor migas dan nonmigas yang meni
Page 83 and 84:
sebesar 6,8 persen, 3,0 persen, 9,2
Page 85 and 86:
4. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2013
Page 87 and 88:
TABEL 3.2 PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI
Page 89 and 90:
BAB IV TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL A.
Page 91 and 92:
GAMBAR 4.1 KERANGKA PIKIR PENYUSUNA
Page 93 and 94:
Birokrasi terus dilanjutkan untuk m
Page 95 and 96: kepada tiga agenda yaitu (i) mengat
Page 97 and 98: 2. Tenaga kerja muda yang sudah ber
Page 99 and 100: pangan di dalam negeri. Inflasi bah
Page 101 and 102: Sorong, Ogan Komering Ilir, Blora)
Page 103 and 104: peningkatan kapasitas sumber daya m
Page 105 and 106: menyebabkan tumpang tindih dalam pe
Page 107 and 108: dapat disahkan sehingga kendala sep
Page 109 and 110: BAB V PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONA
Page 111 and 112: (business process), pengembangan ma
Page 113 and 114: PRIORITAS 3: KESEHATAN SASARAN : 1.
Page 115 and 116: keamanan, khasiat/manfaat dan mutu
Page 117 and 118: . Peningkatan efisiensi distribusi
Page 119 and 120: Baku dan jaringan distribusi termas
Page 121 and 122: transaksi yang tidak perlu, 3. Mela
Page 123 and 124: pertambangan dengan regulasi penduk
Page 125 and 126: 2. Pengendalian pencemaran dan keru
Page 127 and 128: ARAH KEBIJAKAN: Percepatan pembangu
Page 129 and 130: ARAH KEBIJAKAN: 1. Peningkatan kesa
Page 131 and 132: Ketenagakerjaan SASARAN : ARAH KEBI
Page 133 and 134: 3. Perbaikan dan peningkatan kualit
Page 135 and 136: dalam Buku II. Sinergi antar bidang
Page 137 and 138: dilakukan melalui pengembangan infr
Page 139 and 140: BAB VI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN A. Ke
Page 141 and 142: lebih akuntabel. 5. Bantuan Sosial
Page 143 and 144: angka pelaksanaan desentralisasi. T
Page 145: Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus
Page 149 and 150: Sasaran tahun 2013 sebagai berikut:
Page 151 and 152: KIE Kit; (iv) Penyediaan Bina Kelua
Page 153 and 154: keterhubungan wilayah (domestic con
Page 155 and 156: angka peningkatan produksi bahan pa
Page 157 and 158: Meningkatnya sarana dan prasarana p
Page 159 and 160: sarana transportasi perairan/kepula
Page 161 and 162: P2D2 bertujuan untuk meningkatkan m
Page 163 and 164: BAB VII PENUTUP A. KAIDAH PELAKSANA
Page 165: dekonsentrasi yang diterima pemerin
show all

BUKU I RKP 2013 - Bappeda

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?