BUKU I RKP 2013 - Bappeda

4,0 pada tahun 2013. Perbaikan kinerja birokrasi terus ditingkatkan melalui percepatan reformasi
birokrasi.
Selanjutnya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam negeri, rasio polisi terhadap
masyarakat ditingkatkan menuju 1 : 575 pada tahun 2014. Kemampuan pertahanan ditingkatkan dengan
percepatan pembangunan Minimum Essential Force baik untuk matra darat, matra laut, maupun matra
udara. Secara rinci sasaran strategis pembangunan tahun 2013 dapat dlihat pada Lampiran 1.
5. KEBIJAKAN BELANJA NEGARA DAN ALOKASI PAGU INDIKATIF
Pada tahun 2013, pemerintah merencanakan belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 539,1
triliun atau lebih tinggi Rp 30,8 triliun dari belanja Kementerian/Lembaga APBN Tahun 2012.
Dengan kebutuhan pembangunan yang besar, pemerintah pada tahun 2013 akan meningkatkan
efisiensi dan efektivitas belanja. Untuk itu, pemerintah melaksanakan kebijakan flat policy belanja
operasional. Dengan kebijakan ini belanja operasional diproyeksikan turun dibandingkan tahun
2012. Alokasi belanja operasional tahun 2013 mencapai Rp 164,2 triliun. Sementara itu, belanja
non-operasional diarahkan guna memenuhi sasaran pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat
melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas nasional.
Alokasi pagu indikatif Kementerian/Lembaga direncanakan berdasarkan prioritas
pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Dengan demikian tidak
semua Kementerian/Lembaga mendapat kenaikan anggaran. Secara agregat alokasi
Kementerian/Lembaga untuk prioritas nasional sebesar Rp 255,1 triliun yang hanya mencakup
alokasi pada program/kegiatan yang mendapat perhatian khusus. Penekanan alokasi pada prioritas
diarahkan mengacu pada tema pembangunan tahun 2013 dan isu strategis. Rincian alokasi belanja
menurut prioritas pembangunan dapat dilihat pada Lampiran 2.
Di dalam prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola, penekanan diberikan pada upaya untuk
menciptakan good governance pada instansi pusat dan daerah termasuk dukungan pendanaan
untuk peningkatan kapasitas penegakan hukum. Prioritas ini terkait dengan kerangka regulasi.
Prioritas pendidikan mencakup kegiatan peningkatan akses pendidikan berupa pemberian
BOS, penyelesaian rehabilitasi sekolah, pemberian tunjangan guru, serta dukungan pendanaan
kepada perguruan tinggi yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Di dalam prioritas
kesehatan pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas sarana pelayanan kesehatan dengan
memberikan bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk puskesmas termasuk di dalamnya
dukungan terhadap ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar.
Pelayanan kesehatan untuk ibu bersalin (jampersal) ditujukan untuk mengurangi angka kematian
ibu saat melahirkan. Untuk mendukung pencapaian target MDG’s dilakukan peningkatan pelayanan
air minum untuk daerah perkotaan dan pedesaan.
Dalam rangka menanggulangi kemiskinan, langkah-langkah keberpihakan kepada penduduk
miskin dipertahankan seperti meneruskan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin
(Jamkesmas), bantuan siswa miskin, mempertahankan PNPM yang meliputi perdesaan dan
perkotaan, memperbesar penerimaan PKH dari 1,5 juta RTSM pada tahun 2012 menjadi 2,4 juta
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Ringkasan Eksekutif 13