BUKU I RKP 2013 - Bappeda

More documents

Recommendations

Info

GAMBAR 4.10 PERKEMBANGAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) INDONESIA 11. Percepatan Pembangunan Minimum Essential Force dan Pengembangan Polri Pembangunan pertahanan skala minimum essential force (MEF) pada tahun 2011 telah mencapai 21,00 persen atau meningkat 9 persen dari tahun 2010. Diharapkan pada tahun 2012 akan mencapai 28,67 persen dari rencana pencapaian postur MEF sebesar 43,67 persen pada tahun 2014. Pencapaian tersebut berdampak pada kesiapan Alutsista TNI pada setiap angkatan. Kekuatan Alutsista untuk matra darat kesiapannya rata-rata mencapai 81,13 persen; matra laut kesiapannya rata-rata mencapai 43,25 persen; dan matra udara kesiapannya rata-rata mencapai 71 persen. Peningkatan postur tersebut belum memadai karena di satu sisi terjadi penambahan Alutsista, tetapi di sisi lain terjadi pengurangan akibat berakhirnya usia pakai Alutsista. Salah satu strategi pembangunan untuk mendukung pencapaian MEF dan memenuhi kebutuhan Almatsus Polri, adalah meningkatkan peran industri pertahanan dalam negeri. Pada tahun 2011 akuisi Alutsista TNI hasil produksi industri pertahanan dalam negeri mencapai 13.7 persen, dan akuisisi Almatsus Polri hasil produksi industri pertahanan dalam negeri mencapai 12.5 persen. Diharapkan pada tahun 2012, akuisisinya meningkat menjadi 15,8 persen untuk Alutsista TNI dan 14.3 persen untuk Almatsus Polri. Dari aspek kebijakan, akselerasi industri pertahanan dalam negeri telah didukung dengan seperangkat peraturan perundang-undangan. Di samping telah dibentuk komite kebijakan industri pertahanan (KKIP), saat ini juga telah dibentuk high level committee (HLC) yang berwenang dalam menentukan jenis dan produk alutisista yang akan diproduksi di dalam negeri. Diharapkan pada tahun 2012, RUU Revitalisasi Industri Pertahanan 98 Rencana Kerja Pemerintah Tahun <strong>2013</strong>| Buku I – Bab IV Tema Pembangunan Nasional
dapat disahkan sehingga kendala seperti sinergi antar kelembagaan, mekanisme pengadaan, partisipasi industri dalam negeri, insentif fiskal, pengembangan SDM, dan jaminan pembiayaan dapat diselesaikan dan diatasi dengan baik. Dengan meningkatnya peran serta dan disiapkannya perangkat peraturan perundangan yang terkait dengan industri pertahanan dalam negeri, pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri perlu diupayakan untuk mencapai kemandirian pemenuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri, lihat Gambar 4.11. GAMBAR 4.11 MINIMUM ESSENTIAL FORCE Keamanan dalam negeri terus ditingkatkan terhadap berbagai tindak kriminal, potensi konflik menjelang pelaksanaan pemilu anggota legislatif dan presiden pada 2014, kejahatan konvensional seperti premanisme, pencurian dengan kekerasan, penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak, masalah perburuhan, terorisme, narkoba, perdagangan manusia, dan unjuk rasa yang berpotensi anarkhis. Kondisi-kondisi seperti ini memerlukan perhatian yang lebih serius dengan langkah-langkah antisipasi yang lebih baik dan memadai. Polri sebagai lembaga yang berwenang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat senantiasa dikembangkan secara terus menerus, baik pada aspek personil, sarana pengendali massa dan transportasi pergerakan pasukan, maupun kecukupan rasio personil Polri terhadap jumlah penduduk, lihat Gambar 4.12. Rencana Kerja Pemerintah Tahun <strong>2013</strong>| Buku I – Bab IV Tema Pembangunan Nasional 99
Page 1 and 2:
RENCANA RANCANGAN KERJA PEMERINTAH
Page 3 and 4:
DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF ....
Page 5:
DAFTAR TABEL TABEL 2.1 KEMAJUAN PEM
Page 9 and 10:
RINGKASAN EKSEKUTIF 1. KINERJA PEMB
Page 11 and 12:
pertumbuhan ekonomi dan ketahanan f
Page 13 and 14:
dalam kerangka Masterplan Percepata
Page 15 and 16:
MP3EI merupakan produk dari hasil k
Page 17 and 18:
Maluku-Papua-Papua Barat. Pengemban
Page 19 and 20:
lahan gambut telah disusun Strategi
Page 21 and 22:
4,0 pada tahun 2013. Perbaikan kine
Page 23 and 24:
dengan wilayah pantai barat Sumater
Page 25 and 26:
ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b. Ras
Page 27 and 28:
ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b) Kla
Page 29 and 30:
BAB I PENDAHULUAN ELA Pembangunan n
Page 31 and 32:
erpengaruh pada Negara Kesatuan Rep
Page 33 and 34:
BAB II KONDISI UMUM A. Pencapaian T
Page 35 and 36:
ditambah sisa yang tidak terlaksana
Page 37 and 38:
kapasitas 6,31 m3/detik di 28 provi
Page 39 and 40:
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) samp
Page 41 and 42:
ahan pangan. Salah satu langkah yan
Page 43 and 44:
Provinsi Maluku dan Bali, serta pen
Page 45 and 46:
Soreang-Pasirkoja; (ii) telah dimul
Page 47 and 48:
ibu BOEPD. Sesuai arah kebijakan en
Page 49 and 50:
(CEWS), serta Sistem Peringatan Din
Page 51 and 52:
kegiatan pada Prioritas Nasional 10
Page 53 and 54:
12. Bidang Politik, Hukum, Keamanan
Page 55 and 56: terprogram dan berkesinambungan gun
Page 57 and 58: 15. Pelaksanaan MP3EI Pelayanan Ter
Page 59 and 60: 3. Mempercepat peningkatan kemampua
Page 61 and 62: GAMBAR 2.3 JUMLAH DAN NILAI PROGRAM
Page 63 and 64: kemampuan aparatur pemerintah daera
Page 65 and 66: 4. Penanggulangan Kemiskinan Dalam
Page 67 and 68: air tanah di daerah-daerah pusat in
Page 69 and 70: TABEL 2.3 PERINGKAT KEMUDAHAN BERUS
Page 71 and 72: dibandingkan dengan negara ASEAN, m
Page 73 and 74: Percepatan Pembangunan Provinsi Pap
Page 75 and 76: pembangunan industri pengolahan yan
Page 77 and 78: BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO 2013
Page 79 and 80: tidak menentu serta ketegangan poli
Page 81 and 82: ekspor migas dan nonmigas yang meni
Page 83 and 84: sebesar 6,8 persen, 3,0 persen, 9,2
Page 85 and 86: 4. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2013
Page 87 and 88: TABEL 3.2 PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI
Page 89 and 90: BAB IV TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL A.
Page 91 and 92: GAMBAR 4.1 KERANGKA PIKIR PENYUSUNA
Page 93 and 94: Birokrasi terus dilanjutkan untuk m
Page 95 and 96: kepada tiga agenda yaitu (i) mengat
Page 97 and 98: 2. Tenaga kerja muda yang sudah ber
Page 99 and 100: pangan di dalam negeri. Inflasi bah
Page 101 and 102: Sorong, Ogan Komering Ilir, Blora)
Page 103 and 104: peningkatan kapasitas sumber daya m
Page 105: menyebabkan tumpang tindih dalam pe
Page 109 and 110: BAB V PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONA
Page 111 and 112: (business process), pengembangan ma
Page 113 and 114: PRIORITAS 3: KESEHATAN SASARAN : 1.
Page 115 and 116: keamanan, khasiat/manfaat dan mutu
Page 117 and 118: . Peningkatan efisiensi distribusi
Page 119 and 120: Baku dan jaringan distribusi termas
Page 121 and 122: transaksi yang tidak perlu, 3. Mela
Page 123 and 124: pertambangan dengan regulasi penduk
Page 125 and 126: 2. Pengendalian pencemaran dan keru
Page 127 and 128: ARAH KEBIJAKAN: Percepatan pembangu
Page 129 and 130: ARAH KEBIJAKAN: 1. Peningkatan kesa
Page 131 and 132: Ketenagakerjaan SASARAN : ARAH KEBI
Page 133 and 134: 3. Perbaikan dan peningkatan kualit
Page 135 and 136: dalam Buku II. Sinergi antar bidang
Page 137 and 138: dilakukan melalui pengembangan infr
Page 139 and 140: BAB VI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN A. Ke
Page 141 and 142: lebih akuntabel. 5. Bantuan Sosial
Page 143 and 144: angka pelaksanaan desentralisasi. T
Page 145 and 146: Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus
Page 147 and 148: Regrouping bidang dilakukan berdasa
Page 149 and 150: Sasaran tahun 2013 sebagai berikut:
Page 151 and 152: KIE Kit; (iv) Penyediaan Bina Kelua
Page 153 and 154: keterhubungan wilayah (domestic con
Page 155 and 156: angka peningkatan produksi bahan pa
Page 157 and 158:
Meningkatnya sarana dan prasarana p
Page 159 and 160:
sarana transportasi perairan/kepula
Page 161 and 162:
P2D2 bertujuan untuk meningkatkan m
Page 163 and 164:
BAB VII PENUTUP A. KAIDAH PELAKSANA
Page 165:
dekonsentrasi yang diterima pemerin
show all

BUKU I RKP 2013 - Bappeda

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?