BUKU I RKP 2013 - Bappeda

More documents

Recommendations

Info

MP3KI memberi gambaran transformasi dari program-program penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini selama periode 2012-2025 serta menitikberatkan pada pengembangan mata pencaharian (livelihood) masyarakat melalui berbagai desain kebijakan. Program-program penanggulangan kemiskinan yang ada saat ini akan bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakat secara merata termasuk untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (income generating), sinergi dan transisi dari seluruh klaster program penanggulangan kemiskinan, serta untuk mewujudkan sistem jaminan sosial yang menyeluruh. MP3KI juga menggambarkan pola kerja yang paling optimal dari para pihak (kementerian/lembaga, daerah, swasta, dan masyarakat) yang secara bersama-sama akan mendayagunakan sumberdaya untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam kaitan itu program-program penanggulangan kemiskinan akan ditingkatkan efektivitasnya guna mempercepat dan meningkatkan penurunan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayah. 9. Persiapan Pemilu 2014 Kegiatan persiapan pemilu dimulai pentahapannya pada pertengahan 2012 dan terus berlangsung sepanjang tahun 2013. Sesuai dengan amanat RPJMN 2010-2014, salah satu sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri adalah terlaksananya Pemilu 2014 yang adil dan demokratis, yang ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi politik rakyat mencapai rata-rata 75 persen. Pada satu sisi, tantangan penyelenggaraan pemilu sangat besar dan masyarakat menaruh harapan luar biasa pada penyelenggara pemilu agar dapat menunaikan tugas nya secara baik. Pada lain pihak, kapasitas penyelenggara KPU masih relatif lemah untuk menunaikan tugas yang sangat besar menyelenggarakan pemilu yang adil dan demokratis. Seleksi dan peresmian anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hampir bersamaan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2014 membutuhkan waktu untuk memahami ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemutakhiran data pemilih dan verifikasi parpol peserta Pemilu Tahun 2014 beserta implementasi teknisnya. KPU yang baru nanti memikul beban yang sangat berat untuk mengerjakan berbagai proses yang diperlukan agar tidak terjadi lagi pengalaman pemilu 2009 dengan banyaknya para pemilih yang berhak memilih tapi tidak terdaftar dalam DPT, gugatan parpol yang tidak lolos verifikasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan banyaknya gugatan/keberatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap hasil penghitungan suara. KPU memiliki tugas berat karena peraturan perundang-undangan politik dan pemilu yang terlambat diselesaikan, berpotensi 96 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab IV Tema Pembangunan Nasional
menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan berbagai proses yang dibutuhkan menjelang pemilu 2014. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu akan memberi perhatian pada peraturan perundangannya, manajemen pelaksanaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia serta proses penganggarannya. 10. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Reformasi birokrasi dan tata kelola terus ditingkatkan dalam tahun 2011 dan 2012 dengan berpedoman pada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Sampai dengan tahun 2011, sebanyak 16 Kementerian/Lembaga (K/L) telah melaksanakan RB dan 20 K/L sedang dalam proses persetujuan oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2012, diharapkan K/L yang telah mengusulkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat diproses. Sedangkan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, dimulai di 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 kota. Reformasi birokrasi di daerah sejalan dengan pemantapan penataan otonomi daerah agar kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah makin meningkat, khususnya dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Dalam rangka percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun 2011 telah diterbitkan 15 SPM dan pada tahun 2012 dapat diterapkan di daerah. Pembinaan dana perimbangan dan pengelolaan anggaran daerah terus ditingkatkan agar terwujud kualitas belanja daerah. Ditempuh pula pembinaan dan fasilitasi pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah, untuk pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel menuju tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit BPK. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). Selanjutnya pada tahun 2012, diterbitkan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Jumlah aksi yang tertuang dalam Inpres Nomor 17/2011 adalah 106 aksi dengan 13 fokus kegiatan; dan 6 strategi dengan melibatkan 24 kementerian/lembaga, dengan titik berat pada Strategi Pencegahan sebanyak 82 aksi. Dengan upaya ini diharapkan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dapat meningkat dari 3,0 pada tahun 2011 menjadi 3,2 pada tahun 2012, lihat Gambar 4.10. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013| Buku I – Bab IV Tema Pembangunan Nasional 97
Page 1 and 2:
RENCANA RANCANGAN KERJA PEMERINTAH
Page 3 and 4:
DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF ....
Page 5:
DAFTAR TABEL TABEL 2.1 KEMAJUAN PEM
Page 9 and 10:
RINGKASAN EKSEKUTIF 1. KINERJA PEMB
Page 11 and 12:
pertumbuhan ekonomi dan ketahanan f
Page 13 and 14:
dalam kerangka Masterplan Percepata
Page 15 and 16:
MP3EI merupakan produk dari hasil k
Page 17 and 18:
Maluku-Papua-Papua Barat. Pengemban
Page 19 and 20:
lahan gambut telah disusun Strategi
Page 21 and 22:
4,0 pada tahun 2013. Perbaikan kine
Page 23 and 24:
dengan wilayah pantai barat Sumater
Page 25 and 26:
ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b. Ras
Page 27 and 28:
ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 b) Kla
Page 29 and 30:
BAB I PENDAHULUAN ELA Pembangunan n
Page 31 and 32:
erpengaruh pada Negara Kesatuan Rep
Page 33 and 34:
BAB II KONDISI UMUM A. Pencapaian T
Page 35 and 36:
ditambah sisa yang tidak terlaksana
Page 37 and 38:
kapasitas 6,31 m3/detik di 28 provi
Page 39 and 40:
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) samp
Page 41 and 42:
ahan pangan. Salah satu langkah yan
Page 43 and 44:
Provinsi Maluku dan Bali, serta pen
Page 45 and 46:
Soreang-Pasirkoja; (ii) telah dimul
Page 47 and 48:
ibu BOEPD. Sesuai arah kebijakan en
Page 49 and 50:
(CEWS), serta Sistem Peringatan Din
Page 51 and 52:
kegiatan pada Prioritas Nasional 10
Page 53 and 54: 12. Bidang Politik, Hukum, Keamanan
Page 55 and 56: terprogram dan berkesinambungan gun
Page 57 and 58: 15. Pelaksanaan MP3EI Pelayanan Ter
Page 59 and 60: 3. Mempercepat peningkatan kemampua
Page 61 and 62: GAMBAR 2.3 JUMLAH DAN NILAI PROGRAM
Page 63 and 64: kemampuan aparatur pemerintah daera
Page 65 and 66: 4. Penanggulangan Kemiskinan Dalam
Page 67 and 68: air tanah di daerah-daerah pusat in
Page 69 and 70: TABEL 2.3 PERINGKAT KEMUDAHAN BERUS
Page 71 and 72: dibandingkan dengan negara ASEAN, m
Page 73 and 74: Percepatan Pembangunan Provinsi Pap
Page 75 and 76: pembangunan industri pengolahan yan
Page 77 and 78: BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO 2013
Page 79 and 80: tidak menentu serta ketegangan poli
Page 81 and 82: ekspor migas dan nonmigas yang meni
Page 83 and 84: sebesar 6,8 persen, 3,0 persen, 9,2
Page 85 and 86: 4. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2013
Page 87 and 88: TABEL 3.2 PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI
Page 89 and 90: BAB IV TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL A.
Page 91 and 92: GAMBAR 4.1 KERANGKA PIKIR PENYUSUNA
Page 93 and 94: Birokrasi terus dilanjutkan untuk m
Page 95 and 96: kepada tiga agenda yaitu (i) mengat
Page 97 and 98: 2. Tenaga kerja muda yang sudah ber
Page 99 and 100: pangan di dalam negeri. Inflasi bah
Page 101 and 102: Sorong, Ogan Komering Ilir, Blora)
Page 103: peningkatan kapasitas sumber daya m
Page 107 and 108: dapat disahkan sehingga kendala sep
Page 109 and 110: BAB V PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONA
Page 111 and 112: (business process), pengembangan ma
Page 113 and 114: PRIORITAS 3: KESEHATAN SASARAN : 1.
Page 115 and 116: keamanan, khasiat/manfaat dan mutu
Page 117 and 118: . Peningkatan efisiensi distribusi
Page 119 and 120: Baku dan jaringan distribusi termas
Page 121 and 122: transaksi yang tidak perlu, 3. Mela
Page 123 and 124: pertambangan dengan regulasi penduk
Page 125 and 126: 2. Pengendalian pencemaran dan keru
Page 127 and 128: ARAH KEBIJAKAN: Percepatan pembangu
Page 129 and 130: ARAH KEBIJAKAN: 1. Peningkatan kesa
Page 131 and 132: Ketenagakerjaan SASARAN : ARAH KEBI
Page 133 and 134: 3. Perbaikan dan peningkatan kualit
Page 135 and 136: dalam Buku II. Sinergi antar bidang
Page 137 and 138: dilakukan melalui pengembangan infr
Page 139 and 140: BAB VI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN A. Ke
Page 141 and 142: lebih akuntabel. 5. Bantuan Sosial
Page 143 and 144: angka pelaksanaan desentralisasi. T
Page 145 and 146: Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus
Page 147 and 148: Regrouping bidang dilakukan berdasa
Page 149 and 150: Sasaran tahun 2013 sebagai berikut:
Page 151 and 152: KIE Kit; (iv) Penyediaan Bina Kelua
Page 153 and 154: keterhubungan wilayah (domestic con
Page 155 and 156:
angka peningkatan produksi bahan pa
Page 157 and 158:
Meningkatnya sarana dan prasarana p
Page 159 and 160:
sarana transportasi perairan/kepula
Page 161 and 162:
P2D2 bertujuan untuk meningkatkan m
Page 163 and 164:
BAB VII PENUTUP A. KAIDAH PELAKSANA
Page 165:
dekonsentrasi yang diterima pemerin
show all

BUKU I RKP 2013 - Bappeda

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?