ojgb8og

NASIONAL
Fahri Hamzah
RENGGA SANCAYA/DETIKCOM
Fraksi Partai Gerindra, diterima Ketua DPR
Setya Novanto dan Wakil Ketua Fadli Zon.
Fadli, wakil ketua yang membidangi hukum,
menyatakan akan memproses usul hak angket
tersebut dengan membahasnya bersama pimpinan
lain, Badan Musyawarah, dan selanjutnya
dibacakan dalam sidang paripurna pekan ini.
Usul hak angket tersebut merupakan buntut
keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum
terkait kisruh dualisme kepemimpinan Golkar
antara kubu Musyawarah Nasional Ancol,
Jakarta, dan kubu Munas Bali. Surat bernomor
M. HH-01.AH.11.01 bertanggal 23
Maret 2015 itu mengesahkan perubahan
kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat
Golkar di bawah Ketua Umum Agung
Laksono, yang merupakan hasil Munas
Ancol.
Keputusan itu terang membuat
berang kubu Munas Bali dengan ketua
umumnya Aburizal Bakrie atau Ical.
Mereka menuduh Yasonna sengaja
memenangkan kubu Agung,
yang mendukung pemerintahan.
Adapun kubu Ical dikenal sebagai motor
Koalisi Merah Putih, yang beroposisi dengan
pemerintah.
Beberapa anggota Fraksi Golkar dari kubu
Ical akhirnya melancarkan serangan lewat hak
angket. Mereka menggandeng anggota DPR
yang tergabung dalam KMP hingga berbuah
ratusan tanda tangan. Fahri Hamzah dari Partai
Keadilan Sejahtera termasuk yang mendukung
usul itu. Ia beranggapan intervensi Menteri
Yasonna bukan hanya terjadi dalam kisruh Golkar
dan Partai Persatuan Pembangunan, yang
sebelumnya menjadi partai oposisi.
“Ada kecemasan dari PAN juga, karena tampaknya
PAN juga sedang dipersulit,” ujar Fahri.
Ia lalu mengungkapkan keganjilan keputusan
Menteri Hukum dalam kisruh PPP. Saat terjadi
gonjang-ganjing di tubuh partai berlambang
Ka’bah tersebut, putusan Mahkamah Partai
PPP justru ditolak oleh Menteri. Namun, dalam
kisruh di Golkar, menurut Fahri, Yasonna justru
membuat interpretasi sepihak atas keputusan
mahkamah partai berlambang pohon beringin
tersebut.
MAJALAH DETIK 30 MARET - 5 APRIL 2015