ojgb8og

NASIONAL
Agus Gumiwang
Kartasasmita
GRANDYOS ZAFNA/DETIKCOM
dengan menghadirkan pakar hukum Yusril
Ihza Mahendra, rapat itu akhirnya memutuskan
hanya berfokus pada soal usul hak angket
terhadap Menteri Hukum. Alasannya, sudah
ada pelanggaran terhadap konstitusi, khususnya
tentang hak berserikat dan berkumpul.
“Kami akan melakukan penyelidikan ke
Menkum HAM. Data dan fakta sudah kami
kumpulkan. Kami akan membuktikan Laoly
bukan menjalankan tugas menteri, tapi
sebagai petugas partai (PDIP),” ucap politikus
Golkar kubu Munas Bali, Bambang
Soesatyo.
Sedangkan Epyardi, kader PPP kubu
Djan Faridz, yang bergabung dengan
KMP, mengatakan tindakan Yasonna
membuat kader partainya di daerah
tercerai-berai. Kantor dewan pimpinan
daerah pun menjadi rebutan. Ia
menuding kondisi itu tak lain karena
ulah Yasonna, yang memberikan surat ke
Komisi Pemilihan Umum dengan melampirkan
surat keputusan bahwa kepengurusan
PPP Romahurmuziy alias
Romi yang dianggap sah.
“Padahal kami berkali-kali mencoba islah. Tapi
langkah apa pun yang kami lakukan dianggap
tidak sah oleh Laoly. Hal ini menjadi dasar kami
mendukung hak angket,” kata dia.
Namun usul hak angket itu ditanggapi dingin
oleh Ketua Fraksi Golkar dari kubu Munas Jakarta,
Agus Gumiwang Kartasasmita. Ia menganggap
hal itu berlebihan.
“Kami cari cara lain agar bisa mendapat
jawaban mengenai masalah PPP dan Golkar,”
ujar putra senior Golkar Ginandjar Kartasasmita
itu.
Berbeda dengan kubu Aburizal, Gumiwang
justru berterima kasih kepada Menteri Yasonna,
yang menetapkan hanya PPP kubu Romi
dan Golkar versi Agung Laksono yang dianggap
sah. “Pesan itu tegas karena menghilangkan
berbagai kebingungan,” tuturnya.
Politikus Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa,
juga menyebut keputusan yang dikeluarkan
Yasonna merupakan kewenangannya sebagai
menteri. Ia meminta para pendukung hak
angket membuka kembali Undang-Undang
MAJALAH DETIK 30 MARET - 5 APRIL 2015