You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
FOKUS<br />
Sudah begitu masih<br />
bertingkah lagi. Ya sudahlah,<br />
tidak pantas dia duduk<br />
di sini, pindah ke (Rutan)<br />
Cipinang.<br />
Jaksa Agung Muda Pidana<br />
Khusus Widyo Pramono<br />
ISFARI HIKMAT/MAJALAH DETIK<br />
ponsel.<br />
“Sudah begitu masih bertingkah lagi. Ya sudahlah,<br />
tidak pantas dia duduk di sini, pindah ke<br />
(Rutan) Cipinang,” tuturnya.<br />
●●●<br />
Tingkah Udar menghalangi penggeledahan<br />
bukan sekadar perilaku iseng belaka. Mantan<br />
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini<br />
melakukan berbagai cara untuk menyerang<br />
Kejaksaan. Ia menyusun rencana panjang untuk<br />
lepas dari sangkaan jaksa.<br />
Kejaksaan Agung menjerat Udar<br />
dengan tiga kasus, yakni dugaan korupsi<br />
pengadaan bus Transjakarta pada 2012<br />
dan 2013 serta dugaan tindak pidana<br />
pencucian uang.<br />
Udar lalu mengajukan permohonan<br />
praperadilan dan menggugat melalui Pengadilan<br />
Tata Usaha Negara (PTUN). Sejak ditahan<br />
Kejaksaan Agung pada 17 September 2014,<br />
Udar menyusun lima gugatan praperadilan.<br />
Kelimanya terkait dengan seluruh proses<br />
hukum, yakni penetapan tersangka kasus dugaan<br />
korupsi pengadaan bus Transjakarta 2013<br />
melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,<br />
kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta<br />
2012, penahanan, pemindahan tempat<br />
tahanan, serta penyitaan aset dan penetapan<br />
tersangka kasus tindak pidana pencucian uang<br />
melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<br />
Upaya hukum ini belum menuai hasil. PN<br />
Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan<br />
penetapan tersangka kasus dugaan<br />
korupsi pengadaan bus Transjakarta 2013 dan<br />
penahanan. PN Jakarta Pusat juga menolak<br />
permohonan praperadilan penyitaan aset dan<br />
penetapan tersangka kasus tindak pidana pencucian<br />
uang. Sedangkan permohonan lainnya<br />
masih dalam proses.<br />
Sedangkan melalui jalur PTUN, Udar menggugat<br />
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan<br />
(BPKP). Lembaga audit pemerintah<br />
ini menyimpulkan hasil berbeda dengan audit<br />
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai<br />
kerugian negara akibat kasus Udar. BPKP<br />
menemukan potensi kerugian negara sebesar<br />
MAJALAH DETIK 30 MARET - 5 APRIL 2015
Change language