jurnal - KPPU

Ir. H. Tadjuddin NoersaidB. TUJUAN KEBIJAKAN PERSAINGANTujuan paling umum kebijakan persaingan adalah promosi dan perlindungandari proses yang kompetitif. Kompetisi memperkenalkan kebijakan “level-playingfield” untuk semua pelaku pasar yang akan membantu pasar untuk menjadikompetitif. Pengenalan undang-undang persaingan akan menyediakan pasardengan seperangkat “aturan permainan” yang melindungi proses persainganitu sendiri, daripada pesaing di pasar. Dengan cara ini, mengejar persainganyang sehat atau efektif dapat berkontribusi pada peningkatan efisiensi ekonomi,pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dan kesejahteraan konsumen.Tujuan dari fokus kebijakan persaingan Indonesia pada kesejahteraan publikdan memaksimalkan kesejahteraan konsumen dan efisiensi nasional dicapaimelalui proses persaingan usaha yang sehat dan kesempatan yang sama untukusaha kecil dan menengah.Tujuan kebijakan persaingan ditegaskan dalam UU No.5/1999, dimana tujuantujuanitu didefinisikan dalam Pasal 2 dan 3 sebagai berikut:• Untuk melindungi kepentingan publik dan untuk meningkatkan efisiensi ekonominasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.• Untuk menjamin kepastian kesempatan usaha yang sama bagi pelaku usahabesar, menengah, dan skala kecil.• Untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.• Untuk membuat efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis.C. KERANGKA KEBIJAKAN PERSAINGANPertama kali perlu dibedakan antara kebijakan persaingan dengan hukumpersaingan. Kebijakan persaingan adalah sebuah konsep yang lebih luasdaripada hukum persaingan. Kebijakan persaingan merupakan sebuah sistemyang menciptakan, mengatur sekaligus menegakan kondisi persaingan agardapat mewujudkan tujuan besar yang diinginkan. Kebijakan persainganmengacu pada kebijakan pemerintah untuk mempertahankan ataumempromosikan kompetisi di antara pelaku pasar dan mempromosikankebijakan-kebijakan pemerintah lainnya dan proses yang memungkinkanlingkungan yang kompetitif untuk dikembangkan.Kebijakan persaingan memiliki dua instrumen besar. Yang pertama adalahhukum persaingan yang berisi aturan untuk membatasi tingkah laku antipersainganpasar, serta mekanisme penegakan hukum, seperti otoritaspersaingan. Instrumen utama kedua, khususnya penting dalam menghubungkandengan kebijakan ekonomi lainnya, adalah advokasi persaingan.Hukum persaingan merupakan salah satu instrumen dari kebijakan persainganyang berfungsi untuk memastikan bahwa pengaturan oleh hukum atauperaturan ditegakkan dan ditaati oleh seluruh pemerintah dan dunia usaha.Kebijakan persaingan melengkapi kebijakan perdagangan, kebijakan industriEdisi 4 - Tahun 2010109