jurnal - KPPU

Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Persaingan UsahaBab I.PENDAHULUANA. LATAR BELAKANGUSIA UU No.5 Tahun 1999 sudah mencapai hampir 11 tahun dan usiaKomisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) sudah 10tahun. Wewenang yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidaksehat (selanjutnya disebut UU No. 5/1999) belum dapat dilaksanakan secaraoptimal. KPPU sering kali mengalami kesulitan dan hambatan dalam prosespenegakan hukum. Hal ini dikarenakan banyaknya pelaku usaha, maupun saksiyang kurang kooperatif, sehingga menghambat proses pemeriksaan perkara.Kendala lain yang dihadapi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalahterlapor tidak mau menyerahkan dokumen ataupun alat bukti yang dimintadalam proses pemeriksaan.Dalam menghadapi kasus kartel misalnya membutuhkan fakta dan alat buktiyang lengkap sehingga putusannya dapat memberikan kepastian hukum.Namun dalam memperoleh data dan alat bukti tidak jarang pelaku usaha(terlapor) menolak untuk memberikan dokumen maupun data yang dibutuhkandalam proses pemeriksaan. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi kualitasputusan KPPU. Sementara KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menyita,menggeledah, maupun merampas dokumen yang dapat dijadikan alat buktidalam proses pemeriksaan.Berdasarkan ketentuan UU No. 5 tahun 1999 Pasal 36 huruf e bahwa “wewenangkomisi memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaranterhadap ketentuan undang-undang ini” dan pasal 36 huruf f Komisi berwenangmemanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggapmengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini”.Dalam hal melaksanakan kewenangan tersebut KPPU mengalami beberapahambatan sebagaimana diuraikan di atas. Untuk membantu dalam melaksanakankewenangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 36 huruf e dan f tersebutKPPU dapat meminta bantuan penyidik. Hal tersebut sebagaimana diaturdalam Pasal 36 huruf g : “...meminta bantuan penyidik untuk menghadirkanpelaku usaha...” Namun ketentuan tersebut tidak secara otomatis berjalansebagaimana yang terjadi di Amerika serikat bahwa terjadi hubungan yang14 Jurnal Persaingan USaha