jurnal - KPPU

More documents

Recommendations

Info

Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Persaingan UsahaDari uraian di atas jelaslah bahwa wewenang atribusi merupakan wewenangyang melekat pada jabatan, dengan perkataan lain wewenang dibentuk bersamadengan jabatan tersebut. Oleh karena itu setiap wewenang yang timbul dariatribusi akan melahirkan wewenang yang sifatnya asli. Menurut SF Marbun 2 ,wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukumpublik (yuridis), juga sebagai kemampuan beertindak yang diberikan undangundanguntuk melakukan hubungan hukum. Menurut Prajudi Atmosudirjo 3 ,wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik,sedangkan Indroarto 4 , wewenang adalah kemampuan yang diberikan olehperaturan perundang-undangan yang menimbulkan akibat-akibat hukum.Bila dikaitkan dengan peran Polri dalam penegakan Hukum PersainganUsaha tampak bahwa antara Polri dan KPPU sama-sama diberi kewenanganoleh undang-Undang sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan UUNo. 5 Tahun 1999. Polri sebagai penyidik diberikan kewenangan oleh UUNo. 5 Tahun 1999 untuk membantu KPPU dalam upaya penegakan hukumpersaingan.KPPU adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk menjalankan amanat yangtertuang dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hingga saat ini, sudah banyakkasus/sengketa persaingan usaha tidak sehat yang telah mendapat putusan tetapsecara hukum oleh KPPU baik itu yang dinyatakan tidak bersalah maupunyang dihukum secara administratif. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalahsebuah lembaga yang independen, tidak terpengaruh oleh kepentingan daripihak manapun, baik dari eksekutif maupun dari pihak yang lain. Hal initerlihat dari mulai proses pencalonan dan pemilihan anggota Komisi hinggapengambilan putusan, walaupun putusan yang dikeluarkan oleh KomisiPengawas Persaingan Usaha dapat dilakukan upaya keberatan ke PengadilanNegeri dan kassasi ke mahkamah Agung.Hal ini menunjukkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaisatu- satunya lembaga penegak hukum di bidang praktek monopoli danpersaingan usaha tidak sehat diberi kepercayaan penuh oleh Kepala Negaradan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuaidengan Undang Undang No. 5 Tahun 1999. Komisi Pengawas PersainganUsaha memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Negara dan DewanPerwakilan Rakyat dan bertanggung jawab kepada Kepala Negara. Hal inibukan berarti segala keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha beradadi bawah kepentingan atau bayang-bayang Presiden dan Dewan PerwakilanRakyat, namun semata-mata merupakan pertanggung jawaban secaraadministratif struktur kelembagaan Negara.2 SF. Marbun, Peradilan Adiministrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesi, Liberty, Jogjakarta, hal. 154.3 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Bhakti Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 76.4 Indroarto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradillan tata Usaha Negara, Pustaka SinarHarapan, Jakarta, 2003, hal. 177.18 Jurnal Persaingan USaha
DR. Sukarmi, SH, MHB. METODE PENULISANBerikut ini diuraikan tentang metode penulisan yang digunakan dalampenulisan kertas kerja ini:1. SPESIFIKASI PENELITIANMetode yang digunakan untuk penulisan kertas kerja ini adalah metodeyuridis-normatif, yaitu metode yang mengkaji, menganalisa, danmerumuskan bahan-bahan hukum, baik yang berasal dari bahan hukumprimer maupun bahan hukum sekunder yang saling mendukung danmenguatkan sehingga dapat diketahui secara jelas dan detail tentang tugasdan kewenangan masing-masing lembaga.2. JENIS DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATAJenis data yang digunakan dalam penulisan kertas kerja ini adalah jenisdata primer, yaitu peraturan perundang undangan yang terkait dengantugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan KepolisianRepublik Indonesia dalam menangani perkara dugaan praktek monopolidan persaingan usaha tidak sehat didukung dengan data sekunder berupabuku, makalah, dan berbagai literature lainnya yang mendukung.3. ANALISA DATAData yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, akandiolah secara deskriptif-analitis sehingga diperoleh gambaran sejauhmana peran Kepolisian Republik Indonesia membantu Komisi PengawasPersaingan Usaha dalam penanganan perkara dugaan praktek monopolidan persaingan usaha tidak sehat.Edisi 4 - Tahun 201019
Page 3 and 4: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHAREP
Page 5 and 6: Daftar isi131531496589107121Editori
Page 7 and 8: Jurnal Komisi Edisi 4 kali ini meng
Page 9 and 10: Edisi 4 - Tahun 20101
Page 11 and 12: DR. Sukarmi, SH, MHSebagaimana tela
Page 13 and 14: DR. Sukarmi, SH, MH1. Program pengu
Page 15 and 16: DR. Sukarmi, SH, MHmekanisme pasar
Page 17 and 18: DR. Sukarmi, SH, MHse illegal tidak
Page 19 and 20: DR. Sukarmi, SH, MHHukum persaingan
Page 23 and 24: DR. Sukarmi, SH, MHharmonis antara
Page 25: DR. Sukarmi, SH, MHBab IITINJAUAN T
Page 29 and 30: DR. Sukarmi, SH, MH(state auxiliary
Page 31 and 32: DR. Sukarmi, SH, MHadanya pemidanan
Page 33 and 34: DR. Sukarmi, SH, MHmenggunakan land
Page 35 and 36: DR. Sukarmi, SH, MHBab IVPENUTUPA.
Page 39 and 40: DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, M
Page 57 and 58: Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)dan seba
Page 59 and 60: Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)terhadap
Page 61 and 62: Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)perekono
Page 63 and 64: Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)Regulasi
Page 65 and 66: Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)penyalah
Page 67 and 68: Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)seperti
Page 69 and 70: Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)DAFTAR P
Page 73 and 74: Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMt
Page 75 and 76: Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMB
Page 77 and 78:
Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMa
Page 79 and 80:
Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MM3
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMp
Page 85 and 86:
Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMk
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMg
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Edisi 4 - Tahun 201087
Page 97 and 98:
DR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar,
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Ir. H. Tadjuddin NoersaidPada suatu
Page 117 and 118:
Ir. H. Tadjuddin NoersaidB. TUJUAN
Page 119 and 120:
Ir. H. Tadjuddin NoersaidBadan PBB
Page 121 and 122:
Ir. H. Tadjuddin Noersaidjuga berar
Page 123 and 124:
Ir. H. Tadjuddin Noersaiddapat meng
Page 125 and 126:
Ir. H. Tadjuddin NoersaidBab IVPENU
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, SE, M
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
show all

jurnal - KPPU

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?