jurnal - KPPU

Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Persaingan UsahaDi dalam penjelasan umum UU No. 5/1999 disebutkan bahwa Komisi hanyaberwenang menjatuhkan sanksi administratif, sedangkan yang berwenangmenjatuhkan sanksi pidana adalah pengadilan. Untuk dapat menjatuhkan sanksipidana tentunya harus dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan yangdilakukan oleh polisi. Suatu perkara yang ditangani oleh KPPU dapat kemudiandiserahkan kepada penyidik dan karenanya dapat dijatuhi pidana bila dalam hal:1) Pelaku usaha tidak menjalankan putusan Komisi yang berupa sanksiadministratif (Pasal 44 ayat (4)).2) Pelaku usaha menolak untuk diperiksa, menolak memberikan informasi yangdiperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambatproses penyelidikan dan atau pemeriksaan (Pasal 41 ayat (2)).Terhadap kedua pelanggaran tersebut, Komisi menyerahkan kepada penyidik untukdilakukan penyidikan. Putusan Komisi merupakan bukti permulaan yang cukup bagipenyidik untuk melakukan penyidikan (pasal 41 ayat (3) jo Pasal 44 ayat (5).Dengan adanya penandatanganan kerjasama antara Komisi PengawasPersaingan Usaha dengan Kepolisian Republik Indonesia, maka diharapkanadanya kerjasama dan koordinasi antara Komisi Pengawas Persaingan Usahadan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal penanganan dugaan praktikmonopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan kapasitas dankewenangan masing-masing lembaga dan penanganan perkara yang lebihefektif, efisien dan cepat dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha.Bila ditinjau dari teori kewenangan jelaslah bahwa wewenang yang dimiliki olehKPPU dan Polri dalam penegakan Hukum Persaingan adalah kewenangan atribusi,merupakan wewenang yang melekat pada jabatan, dengn perkataan lain wewenangdibentuk bersama dengan jabatan tersebut. Oleh karena itu setiap wewenang yangtimbul dari atribusi akan melahirkan wewenang yang sifatnya asli. Menurut SFMarbun 9 , wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukumpublik (yuridis), juga sebagai kemampuan bertindak yang diberikan undangundanguntuk melakukan hubungan hukum. Menurut Prajudi Atmosudirjo 10 ,wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum public.Sedangkan Indroarto 11 , wewenang adalah kemampuan yang diberikan olehperaturan perundang-undangan yang menimbulkan akibat-akibat hukum.Bila dikaitkan dengan peran Polri dalam penegakan Hukum Persaingan Usahatampak bahwa antara Polri dan KPPU sama-sama diberi kewenangan olehundang-Undang sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan UU No. 5Tahun 1999. Polri sebagai penyidik diberikan kewenangan oleh UU No. 5 Tahun1999 untuk membantu KPPU dalam upaya penegakan hukum persaingan.9 SF. Marbun, Ibid.10 Prajudi Atmosudirjo, ibid.11 Indroarto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradillan tata Usaha Negara, Pustaka SinarHarapan, Jakarta, 2003, hal. 177.26 Jurnal Persaingan USaha