10.07.2015 Views

jurnal - KPPU

jurnal - KPPU

jurnal - KPPU

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DR. Sukarmi, SH, MHBab IITINJAUAN TEORIA. TEORI KEWENANGANKEWENANGAN atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakandalam lapangan hukum publik. Kewenangan adalah “kekuasaan formal”,kekuasaan yang berasal eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakankekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatubidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat.Wewenang merupakan bagian penting dari Hukum Adminsitrasi karena obyekhukum administrasi adalah wewenang pemerintah, sehingga ruang lingkupwewenang pemerintah tidak hanya meliputi wewenang untuk membuatkeputusan, tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugas,sehingga wewenang untuk melaksanakan suatu urusan pemerintah merupakanwewenang untuk menetapkan norma-norma hukum positif dalam suatu bidangkehiidupan masyarakat dan mempertahankannya. Untuk dapat mempertahankandan menetapkan hukum positif diperlukan adanya wewenang, tanpa wewenangmaka keputusan yang dikeluarkan tidak akan sah.Berdasarkan sumbernya wewenang dibedakan menjadi dua yaitu wewenangpersonal dan ofisial. Menurut Philipus M. Hadjon ada tiga sumber bagi badanatau pejabat Tata Usaha Negara dalam memperoleh kewenangan yaitu atribusi,delegasi dan mandate. 1“kewenangan atribusi dalam hal ada pengakuan hak atas suatu kewenanganyang baru. Dalam delegasi ada pengalihtanganan dari suatu kewenanganyang ada. Untuk atribusi dan delegasi kewenangan membuat keputusanharus didasarkan pada suatu undang-undang formal. Dalam hal tertentuseorang pegawai memperoleh kewenangan untuk membuat keputusan atasnama penguasa, hal ini disebut mandate, dimana tidak ada pengakuankewenangan, hanya menyangkut janji kerja interen antara penguasa danpegawainya. Sedangkan dalam hal delegasi pejabat yang memperolehdelegasi bertanggung jawab sendiri atas keputusan yang dibuatnya,sedangkan untuk mandate, keputusan yang dibuat penerima mandat adalahatas nama dan tanggung jawab pemberi mandate”.1 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada Press, 1993, hal. 137.Edisi 4 - Tahun 201017

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!