jurnal - KPPU

Peran UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehatdalam Meningkatkan Persaingan Usaha di Era AFTAekonomi dan meningkatkan investasi serta perdagangan di kawasan ASEAN. Dapatdipahami mengapa dalam pasar bebas harus dicegah penguasaan pasar oleh satu,dua, atau beberapa pelaku usaha saja (monopoli dan oligopoli), karena dalam pasaryang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka terbuka peluang untukmenghindari atau mematikan bekerjanya mekanisme pasar (market mechanism)sehingga harga-harga ditetapkan secara sepihak dan merugikan konsumen.Pelaku usaha yang jumlahnya sedikit dapat membuat berbagai kesepakatan untukmembagi wilayah pemasaran, mengatur harga, kualitas, dan kuantitas barangdan jasa yang ditawarkan (kartel) guna memperoleh keuntungan yang setinggitingginyadalam waktu yang relatif singkat. Persaingan di antara para pelakuusaha juga dapat terjadi secara curang (unfair competition) sehingga merugikankonsumen, bahkan negara. Oleh karena itu, pengaturan hukum untuk menjaminterselenggaranya pasar bebas secara adil mutlak diperlukan.TUJUAN- TUJUAN PERLINDUNGAN PERSAINGAN USAHAPerundang-undangan antimonopoli Indonesia tidak bertujuan melindungipersaingan usaha demi kepentingan persaingan itu sendiri. Oleh karena itu ketentuanPasal 3 tidak hanya terbatas pada tujuan utama undang-undang antimonopoli,yaitu sistem persaingan usaha yang bebas dan adil, dimana terdapat kepastiankesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha, sedangkan perjanjianatau penggabungan usaha yang menghambat persaingan serta penyalahgunaankekuasaan ekonomi tidak ada (Huruf b dan c), sehingga bagi semua pelaku usahadalam melakukan kegiatan ekonomi tersedia ruang gerak yang luas.Tujuan ini telah ditegaskan dalam Huruf b dan c dari bagian pembukaan. Selainitu Pasal 3 menyebutkan tujuan sekunder undang-undang antimonopoli, yang ingindicapai melalui sistem persaingan usaha yang bebas dan adil: kesejahteraan rakyatdan suatu sistem ekonomi yang efisien (Huruf a dan d), tujuan-tujuan yang manasudah disebutkan dalam Huruf a dan b bagian pembukaan. Sehingga seharusnyasebagai konsekuensi terakhir tujuan kebijakan ekonomi, yaitu penyediaan barangdan jasa yang optimal bagi para konsumen. Menurut teori persaingan usahayang modern, proses persaingan usaha dapat mencapai tujuan tersebut dengancara memaksakan alokasi faktor dengan cara ekonomis sehingga terwujudlahpenggunaan paling efisien sumber daya yang terbatas, penyesuaian kapasitasproduksi dengan metode produksi dan struktur permintaan serta penyesuaianpenyediaan barang dan jasa dengan kepentingan konsumen (fungsi pengaturpersaingan usaha), dengan menjamin pertumbuhan ekonomi yang optimal,kemajuan teknologi dan tingkat harga yang stabil (fungsi pendorong persainganusaha) serta dengan menyalurkan pendapatan menurut kinerja pasar berdasarkanproduktivitas marginal (fungsi distribusi).Kerangka dasar pengaturan UU No. 5 Tahun 1999 bersifat per se illegal dan ruleof reason serta menggunakan instrumen kebijakan struktur (structure) sekaligusinstrumen kebijakan perilaku (behavioral). Suatu peraturan yang bersifat per8 Jurnal Persaingan USaha