jurnal - KPPU

Regulasi dan Persaingan Sehat dalam Sistem Ekonomi IndonesiaSemua pelaku usaha —BUMN, koperasi, dan swasta— baik berskala kecil,menengah, maupun besar harus dapat hidup dan tumbuh bersama denganprinsip saling memperkuat dan saling menghidupkan. Masing-masingmemiliki keunggulan dan level playing field yang patut ditopang dengankebijakan negara berupa penyediaan kesempatan (opportunity), aksesibilitas(accessibility), dan perlakuan (treatment) usaha yang sama. Masing-masingpelaku usaha memiliki keunggulan dan juga kelemahan, sehingga prinsip salingmemperkuat dan menghidupkan harus ditegakkan guna mencapai tingkatkesejahteraan rakyat yang maksimum.Selain itu pasal 33 UUD 1945 juga menyatakan adanya kewenangan yangdimiliki oleh negara untuk menguasai bidang ekonomi tertentu. Ada 3 (tiga)bidang ekonomi secara khusus dipilih untuk “dikuasai oleh negara”, yaitu:1) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara; 2) menyangkut hajathidup orang banyak; dan 3) bumi (maksudnya ‘tanah’), air, dan kekayaan yangterkandung di dalamnya. Di luar bidang ini memang tidak eksplisit dinyatakanharus dikuasai negara. Tetapi sampai saat ini kita belum memiliki guidenceatau peraturan perundang-undangan yang menjelaskan arti, makna, danbentuk implementasi dari kata dikuasai dan bidang-bidang tertentu dimaksud.Sehingga wajar ketika berbagai interpretasi bermunculan.Pertama, kata ‘dikuasai’ dapat mengandung arti ‘dimiliki’ atau ’dikelola’atau ’diatur’, atau lain sebagainya. Menurut saya, penafsiran seperti ini tidaksalah. Tetapi Founding Fathers telah berfikir jauh ke depan dengan cita-citamencapai masyarakat adil dan makmur dengan prinsip ekonomi kerakyatandan kebersamaan. Artinya, bidang ekonomi tertentu tidak boleh diserahkanke pasar bebas dan tidak boleh dikuasai sepenuhnya oleh orang per orang/privat atau pemilik modal, termasuk oleh korporasi. Yang pasti, para pendiribangsa telah bersepakat menetapkan perlunya hambatan masuk (barriers toentry) bagi perusahaan privat atau kaum kapitalis ke bidang ekonomi tertentusesuai UUD 1945.Kedua, bidang-bidang tertentu yang dimaksud juga mengandung berbagaipenafsiran. Aktivitas ekonomi apa yang dapat termasuk dalam kategori cabangcabangproduksi a) yang ‘penting’ bagi negara, b) yang menyangkut ‘hajathidup orang banyak’, dan yang termasuk dalam c) ’bumi, air, dan segala yangterkandung di dalamnya’. Menurut hemat saya, berbagai penafsiran tersebutbiarlah berkembang dan tetap berbeda. Tetapi satu hal yang perlu disepakatiadalah bahwa ada tiga bidang ekonomi yang memang sangat tepat dan patut’dikuasai’ oleh negara.Mengapa? Karena bidang ekonomi tersebut sangat penting bagi pertahanandan keamanan, bagi pemenuhan kebutuhan pokok dan penghidupan rakyatbanyak atau Sumber Daya Manusia (SDM), dan bagi pemenuhan energi sertaperlindungan terhadap Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup(LH). Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), parapemimpin bangsa telah memahami betapa pentingnya campur tangan negara50 Jurnal Persaingan USaha