jurnal - KPPU

Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Persaingan UsahaDari uraian di atas jelaslah bahwa wewenang atribusi merupakan wewenangyang melekat pada jabatan, dengan perkataan lain wewenang dibentuk bersamadengan jabatan tersebut. Oleh karena itu setiap wewenang yang timbul dariatribusi akan melahirkan wewenang yang sifatnya asli. Menurut SF Marbun 2 ,wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukumpublik (yuridis), juga sebagai kemampuan beertindak yang diberikan undangundanguntuk melakukan hubungan hukum. Menurut Prajudi Atmosudirjo 3 ,wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik,sedangkan Indroarto 4 , wewenang adalah kemampuan yang diberikan olehperaturan perundang-undangan yang menimbulkan akibat-akibat hukum.Bila dikaitkan dengan peran Polri dalam penegakan Hukum PersainganUsaha tampak bahwa antara Polri dan KPPU sama-sama diberi kewenanganoleh undang-Undang sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan UUNo. 5 Tahun 1999. Polri sebagai penyidik diberikan kewenangan oleh UUNo. 5 Tahun 1999 untuk membantu KPPU dalam upaya penegakan hukumpersaingan.KPPU adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk menjalankan amanat yangtertuang dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hingga saat ini, sudah banyakkasus/sengketa persaingan usaha tidak sehat yang telah mendapat putusan tetapsecara hukum oleh KPPU baik itu yang dinyatakan tidak bersalah maupunyang dihukum secara administratif. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalahsebuah lembaga yang independen, tidak terpengaruh oleh kepentingan daripihak manapun, baik dari eksekutif maupun dari pihak yang lain. Hal initerlihat dari mulai proses pencalonan dan pemilihan anggota Komisi hinggapengambilan putusan, walaupun putusan yang dikeluarkan oleh KomisiPengawas Persaingan Usaha dapat dilakukan upaya keberatan ke PengadilanNegeri dan kassasi ke mahkamah Agung.Hal ini menunjukkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaisatu- satunya lembaga penegak hukum di bidang praktek monopoli danpersaingan usaha tidak sehat diberi kepercayaan penuh oleh Kepala Negaradan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuaidengan Undang Undang No. 5 Tahun 1999. Komisi Pengawas PersainganUsaha memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Negara dan DewanPerwakilan Rakyat dan bertanggung jawab kepada Kepala Negara. Hal inibukan berarti segala keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha beradadi bawah kepentingan atau bayang-bayang Presiden dan Dewan PerwakilanRakyat, namun semata-mata merupakan pertanggung jawaban secaraadministratif struktur kelembagaan Negara.2 SF. Marbun, Peradilan Adiministrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesi, Liberty, Jogjakarta, hal. 154.3 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Bhakti Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 76.4 Indroarto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradillan tata Usaha Negara, Pustaka SinarHarapan, Jakarta, 2003, hal. 177.18 Jurnal Persaingan USaha