jurnal - KPPU

Perang Undang-undang dan Kelembagaan Persaingan Usaha Suatu Negara dalam PerspektifDaya Saing Bangsa Menghadapi Pasar Bebas dan Globalisasisejak deregulasi tahun 1985 sampai tahun 1995 telah menunjukkan hasil yangdiharapkan. Industrialisasi telah menciptakan transformasi struktur industrike sektor modern. Demikian pula, pertumbuhan nilai tambah sektor industrimanufaktur pada periode setelah deregulasi meningkat melebihi rata-ratanasional.Perjalanan kebijakan pembangunan ekonomi yang berlaku atau paling tidakdiusahakan pada era orde baru digambarkan oleh Emil Salim, 1 sebagaipendulum atau jarum jam yang bergerak ke kiri dan ke kanan, dari liberalke sosialis dan ke arah liberal lagi tetapi, menurut teknokrat orde baru itu,akhirnya mencapai titik keseimbangan di tengah-tengah yang disebutnya SistemEkonomi Pancasila, yaitu sistem pasar yang dikendalikan melalui intervensinegara. Dari perspektif dua pendekatan kapital dan manusia sebagai modalutama, sistem ekonomi orde baru tampaknya cenderung pada pendekatankapital pascakolonial, tetapi ciri-cirinya tetap sama dengan pendekatan kapitalkolonial,meminjam istilah Hatta. Dengan meminjam istilah Peter B Evans, 2pembangunan yang terjadi adalah pembangunan ketergantungan (dependentdevelopment). Dualisme sosial-ekonomi yang merupakan ciri ekonomi kolonialtetap berlangsung, bahkan dalam derajat yang lebih parah. PerekonomianIndonesia bergantung pada luar negeri dalam hal modal dan teknologi.Tahun 1973-1974, Indonesia mengalami boom minyak pertama, negaramendadak mendapat harta kekayaan luar biasa besarnya. Sebagaimanadiamati Richard Robinson dan Jeffrey Winters, 3 rezeki minyak yang melimpahberfungsi untuk menyisihkan kaum teknokrat-ekonom dari posisi merekasebagai perancang utama kebijakan ekonomi. Dengan dukungan negara,sejumlah industri hulu padat modal dibangun atas nama membangunkapasitas perekonomian Indonesia untuk berdiri sendiri. Proyek penjalinansecara struktural dan menyeluruh berbagai sektor ekonomi Indonesia dibawah pimpinan negara —dulu disebut dengan “Indonesia Incorporation”-mendapat dukungan kuat kelompok teknokrat insinyur (dan banyak ditentangkaum teknokrat ekonom). Dan akhirnya BJ Habibie muncul dengan modelpembangunan melalui 8 wahana industri strategis yang berteknologi tinggitanpa memperhatikan apa yang disebut oleh para ekonom sebagai faktorcomparative advantage perekonomian Indonesia. 4Di sisi lain, pembangunan nasional, pada masa Soeharto sangat sentralistik,mengandalkan keunggulan komparatif SDM murah dan kekayaan sumber dayaalam, tanpa implementasi UU dan kelembagaan yang mengawasi persaingan1 Lihat Emil Salim, Ekonomi Pancasila. Prisma-LP3ES tahun 19792 Lihat, Peter B Evans, Dependent Development: The Alliance of Multinational, State, and Local Capitalin Brazil (New Jersey: Princenton, University Press, 1979).3 Lihat, Richard Robinson, Indonesia: The Rise of Capital (Sydney: Allen and Unwin, 1986); Jeffrey A Winters,Power in Motion: Capital Mobility and the Indonesian State (Ithaca: Cornell University Press, 1996).4 Lihat, Ian Chalmers dan Vedi R Hadiz (eds), The Politics of Economic Development in Indonesia:Contending Perspective (London: Routledge, 1997), terutama Bab 3 dan Bab 7; Vedi R Hadiz, KrisisEkonomi Dunia dan Indonesia (Prisma No.1. 2009).124 Jurnal Persaingan USaha