jurnal - KPPU

DR. Sukarmi, SH, MHharmonis antara Fair Trade Commision (FTC) dengan Departement Criminalof Justice. Di Indonesia tampaknya tidak semudah yang tertulis dalam UU.Polri tidak dapat melaksanakan tugasnya tanpa adanya kerjasama denganKPPU terlebih dahulu yang diwadahi dalam bentuk MoU.Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa dalam melaksanakan kewenangansebagaimana diamanatkan UU, KPPU tidak dapat hanya tampil sendirianuntuk menjalankan penegakan hukum persaingan. Peran Polri cukuppenting dalam membantu KPPU dalam proses penegakan hukum persainganusaha. Tidak menutup kemungkinan perkara persaingan usaha terdapatmuatan perkara pidana. Bagi pelaku usaha yang menolak untuk diperiksa,menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan danatau pemeriksaan, atau menghalangi proses pemeriksaan dapat diserahkankepada penyidik. Dalam hal ini dapat dilakukan penyidikan sesuai dengankewenangan sebagaiman ketentuan yang berlaku. Bahkan terhadap putusankomisi yang tidak dilaksanakan dapat menjadi bukti permulaan yang cukupuntuk dilakukan penyelidikan.B. RUMUSAN MASALAHDari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalamkertas kerja ini adalah :1. Apakah peran Kepolisian dalam penegakan hukum persaingan usaha?2. Bagaimana hubungan antara KPPU RI dengan Kepolisian RI dalampenanganan perkara persaingan usaha?C. TUJUAN PENULISANTujuan dari penulisan ini adalah:1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Polri dalam penegakan hukumpersaingan usaha.2. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara KPPU RI danKepolisian RI dalam penanganan perkara persaingan usaha.D. MANFAAT PENULISANTulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dansecara praktis. Secara teoritis tulisan ini dapat memberikan sumbagan dalampemahaman dan pengetahuan mengenai peran Polri dalam penegakan hukumpersaingan. Sedangkan manfaat penulisan secara praktis yaitu sebagai bahanrujukan dan bahan pertimbangan prosedur pelaksanaan penanganan perkaramasing-masing lembaga.Edisi 4 - Tahun 201015