jurnal - KPPU

DR. Sukarmi, SH, MH(state auxiliary organ) 5 yang mempunyai wewenang berdasarkan UU No. 5Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secarasederhana state auxiliary organ adalah lembaga negara yang dibentuk di luarkonstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembagaNegara pokok (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) 6 yang sering juga disebutdengan lembaga independent semu negara (quasi). Peran sebuah lembagaindependent semu menjadi penting sebagai upaya responsif bagi negara-negarayang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi. 7Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPPU dapat melakukanbeberapa tindakan yang sesuai dengan Undang Undang No. 5 Tahun 1999yaitu menerima laporan baik dari masyarakat ataupun dari pelaku usahaterkait adanya dugaan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat,melakukan penelitian atas laporan tersebut, melakukan pemeriksaan baikpendahuluan maupun lanjutan, memanggil pelaku usaha, saksi, dan ahli,meminta keterangan dari instansi yang terkait hingga melakukan putusan danmenjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang dinilai melanggarUndang Undang No. 5 Tahun 1999.Salah satu wewenang KPPU adalah menggali informasi yang terkait denganlaporan yang sedang diperiksa dari pihak-pihak yang dianggap mengetahui danterlibat dalam perkara yang bersangkutan. Pihak-pihak itu antara lain pelakuusaha baik terlapor maupun pelapor, keterangan saksi dan ahli maupun dari hasildokumen-dokumen yang diserahkan pada saat pendaftaran perkara. Dalam prosespemanggilan pelaku usaha, saksi dan ahli untuk dimintai keterangannya padapemeriksaan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha sering kali mengalami kesulitandan hambatan. Hal ini dikarenakan banyaknya pelaku usaha, maupun saksi yangkurang kooperatif, sehingga menghambat proses pemeriksaan perkara.Hal tersebut di atas sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 5 tahun1999 Pasal 36 huruf e bahwa “wewenang komisi memanggil pelaku usahayang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undangini” dan 36 huruf f Komisi berwenang memanggil dan menghadirkan saksi,saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadapketentuan undang-undang ini”.Investigator KPPU sering kali mengalami kesulitan dalam menghadirkan parapihak sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas baik pada saat pemeriksaanpendahuluan maupun pada saat pemeriksaan lanjuta. Kondisi tersebut tentunyaakan mempengaruhi kinerja dan kualitas putusan KPPU. Dan perlu dicatatbahwa KPPU tidak boleh memutus in absentia dengan kata lain semua pihak5 Budi L Kagramanto, “Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU”, Jurnal Ilmu Huku, Yustisia,2007, hal. 2.6 Jimly AAsshiddiqie, “Perkembanagn dan Konsolidasi Lembaga Negara pasca Reformasi (Konpress,2006), hal. 24.7 6 juli 2009 http:// www.reformasihukum.org dalam Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks,Jakarta, 2009, hal. 312.Edisi 4 - Tahun 201021