jurnal - KPPU

Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMatau outlet dari toko modern. Kemudian, penyediaan lokasi usahabagi pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKMdengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perberlanjaanatau Toko Modern, disamping yang sangat penting adalah kerjasamadalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepadatoko modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan,jelas, wajar, berkeadilan dan transparan. Untuk mewujudkan hal-haltersebut, dalam perjanjian antara pemasok dan toko modern makawajib memenuhi pedoman tentang: potongan harga regular, hargatetap, harga khusus, harga promosi dan biaya promosi serta biayaadministrasi pendaftaran barang.Di dalam Permendag, pengertian toko modern juga di batasin luaslantai yang digunakan, untuk minimarket luas lantai kurang dari 400m2, untuk supermarket luas lantai antara 400-5000 m2, hipermarketdan perkulakan luas lantai di atas 5000 m2. Dalam soal perizinandan pejabat yang berwenang, ditetapkan sebagai berikut:• IUP2T untuk Pasar Tradisional• IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan• IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store,Hipermarket & PerkulakanPejabat yang berwenang mengeluarkan izin tersebut adalah Bupati/Walikota atau Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta, yang selanjutnya melimpahkan kewenangan kepada KepalaDinas/Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan. Didalam pengajuan izin tersebut diatas, Permendag juga mengaturpersyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dengan melampirkandokumen-dokumen yang dipersyaratkan.Dalam Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008, tugas khususKementrian Perdagangan ada pada kebijakan pembinaan danpengawasan. Pembinaan dimaksud berupa penciptaan sistemmanajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber dayamanusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan danperbaikan sarana maupun prasarana pasar. Sedangkan pengawasanadalah pengawasan terhadap pengelolaan usaha pasar tradisional,Pusat perbelanjaan dan Toko Modern.2.2.b Perda No. 2 Tahun 2002 Tentang Perpasaran Swasta di ProvinsiDaerah Khusus Ibukota JakartaPerda No. 2 Tahun 2002 diterbitkan sebagai pengganti Perda No.8 tahun 1992, Tentang Pengusahaan Perpasaran Swasta di wilayahDKI Jakarta, yang lebih cenderung mengatur pasar swalayan semata.Perda ini ditujukan untuk meningkatkan pembinaan, pengawasanEdisi 4 - Tahun 201069