jurnal - KPPU

Ir. H. Tadjuddin Noersaiddapat mengurangi daya saing; yang sama bisa terjadi di mana inovasi atau investasibaru mungkin putus asa jika otoritas kompetisi menolak penyatuan sumber dayaR & D. Penerapan kebijakan tersebut tanpa panduan yang jelas bisa menghambatinvestasi atau inovasi sehingga mempengaruhi daya saing industri.Jika konsentrasi pasar merespon preferensi konsumen, maka konsentrasitersebut adalah sah. Ini tidak berarti bahwa hanya pertumbuhan internaldibenarkan. Pertumbuhan bisa datang dari saluran-saluran lain, seperti mergerdan akuisisi. Maka bisa saja, meskipun kosentrasi awal mungkin akibat dariaksi bisnis, jika hal ini menghasilkan efisiensi, membawa manfaat konsumenserta tidak ada hambatan masuk, munculnya monopoli baru yang direstuikonsumen harus dihormati. Sebaliknya jika seperti merger tidak menghasilkanefisiensi yang dapat mengurangi biaya dan meningkatkan fungsi dari prosesproduktif, maka merger yang tidak efisien itu akan meningkatkan biayaproduksi dan tidak hanya mempengaruhi konsumen, tetapi juga perusahaanitu sendiri.C. KEBIJAKAN PERSAINGAN DI INDONESIASecara umum perilaku antipersaingan bisa timbul karena tidak dipatuhinyakebijakan persaingan oleh pelaku terkait. Bila merujuk pada gambar 1,dimana kebijakan persaingan merupakan situasi umum yang mengendalikanpersaingan, maka kebijakan persaingan harus menjadi pusat perhatiandalam penciptaan pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Kehadiran hukumpersaingan malah bersifat terbatas, karena ia melakukan penegakan padaaspek perilaku dunia dan perjanjian yang dilarang.Lingkungan persaingan tidak hanya dibentuk oleh perilaku dunia usaha,melainkan pula dibentuk oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga komisipersaingan. Pemerintah pada banyak hal justeru lebih sering menjadi aktordalam dunia persaingan dengan peran sebagai regulator yang malah tidakjarang menghasilkan regulasi distortif.Regulasi di tingkat pusat hingga ke tingkat daerah tidak jarang malahmenimbulkan kondisi persaingan yang tidak sehat. Belum lagi dengan masihbanyaknya praktik persengkongkolan dalam pengadaan barang dan jasa.Hingga saat ini perkara antipersaingan yang ditangani oleh KPPU lebih 60%berupa perkara tender baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dipusat, BUMN dan pemerintah daerah.Di bidang regulasi, sebagai contoh, peraturan perdagangan rotan yang seringberubah membuat industri rotan nasional malah kehilangan daya saing.Peraturan perdagangan di daerah dan antara daerah malah sering kali memicuekonomi biaya tinggi dalam bentuk penarikan retribusi, pajak daerah danbahkan pelanggaran terhadap UU 5/ 1999 berupa praktik monopoli di daerah.Tentu saja pada ujungnya, hal ini melemahkan daya saing nasional.Edisi 4 - Tahun 2010115