Penggunaan Analisis Ekonomi dalam Mendeteksi KartelBerdasarkan Hukum Persaingan Usahaharga, perjanjian pembagian wilayah pasar atau pelanggan, dan perjanjianpembatasan output. Sedangkan yang paling sering terjadi di kalangan pembeliadalah perjanjian penetapan harga, perjanjian alokasi wilayah dan bid rigging.Para pengusaha sejenis dapat mengadakan kesepakatan untuk menyatukanperilakunya sedemikian rupa, sehingga mereka terhadap konsumen berhadapansebagai satu kesatuan, yang dampaknya adalah seperti memegang monopoli.Hal yang demikian disebut “kartel ofensif”. Pengaturan persaingan jugabisa diadakan untuk menghindarkan diri dari cara-cara bersaing yang sudahmenjurus pada penghancuran diri sendiri, karena sudah menjurus pada perangharga dengan harga yang lebih rendah daripada harga pokoknya. Persaingansudah terjerumus pada “cut throat competition”. Dalam keadaan yangdemikian, semua perusahaan akan merugi, dan akhirnya bangkrut. Kalaupengaturan persaingan di antara perusahaan sejenis dimaksudkan untukmenghindarkan diri dari keadaan yang demikian, namanya adalah “karteldefensif”. Kalau kartelnya defensif, pemerintah justru memberikan kekuatanhukum kepada kartel defensif tersebut, sehingga yang tidak ikut di dalamkesepakatan dipaksa oleh kekuatan undang-undang untuk ikut mematuhikesepakatan mereka.Larangan kartel secara eksplisit merujuk dalam Pasal 11 UU No. 5/1999,yang secara umum diartikan sebagai perjanjian di antara pelaku usahayang bertujuan menghambat persaingan dengan cara menaikkan harga dankeuntungan. Adapun yang mendorong pendirian kartel adalah persaingan ketatdi pasar sejenis. Untuk menghindari persaingan fatal ini, anggota kartel setujumenentukan harga bersama, mengatur produksi, bahkan menentukan secarabersama potongan harga, promosi, dan syarat-syarat penjualan lain. Biasanyaharga yang dipasang kartel lebih tinggi dari harga yang terjadi kalau tidakada kartel. Adanya kartel juga bisa melindungi perusahaan yang tidak efisien,yang bisa hancur bila tidak masuk kartel. Dengan demikian, ada beberapapersyaratan untuk mendirikan kartel. Pertama, semua produsen besar dalamsatu industri masuk menjadi anggota. Ini supaya terdapat kepastian bahwakartel benar-benar kuat. Kedua, semua anggota taat melakukan apa yangdiputuskan bersama. Ketiga, jumlah permintaan terhadap produk mereka terusmeningkat. Kalau permintaan turun, kartel kurang efektif, karena makin sulitmempertahankan tingkat harga yang berlaku. Keempat, sulit bagi pendatangbaru untuk masuk.Tulisan ini dimaksud untuk menjelaskan secara ringkas mengenai bagaimanamendeteksi adanya kartel, mencari solusi atas praktik kartel di kalanganpengusaha serta penggunaan analisis ekonomi dalam perkara kartel menurutHukum Persaingan.32 Jurnal Persaingan USaha
DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, MHB. MENDETEKSI KARTEL DALAM HUKUM PERSAINGANSALAH satu tujuan penting pengaturan Hukum Persaingan adalah pencegahandan penanganan terhadap kartel, karena hampir dapat dipastikan bahwadampak atas kartel adalah menghambat persaingan dengan cara menaikkanharga atau profit. Kartel dianggap merugikan konsumen karena harga maupunprofit yang berlebihan (eksesif) yang ditetapkan oleh pelaku-pelaku kartelseolah-olah merupakan pemindahan kesejahteraan yang seharusnya dimilikikonsumen kepada pelaku kartel.Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika diperlukan deteksi danpembebanan sanksi terhadap pelaku kartel, sebab hal ini merupakan salahsatu tugas yang paling penting dari lembaga pengawas persaingan di seluruhdunia. Melalui penentuan faktor-faktor internal maupun eksternal stabillitassuatu kartel, maka kebijakan larangan kartel akan memicu pembubaran ataupaling tidak mencegah pembentukan suatu kartel. Sementara itu, penentuanada atau tidaknya kolusi (persekongkolan) dalam suatu industri adalahtergantung pada struktur pasar dari industri terkait serta efektivitas daripenegakan Hukum Persaingan.Deteksi terhadap kartel merupakan langkah awal dalam proses penegakanhukum. Dalam hal ini diperlukan penentuan pimpinan (aktor utama) atastindakan kartel, karena tanpa mengetahui adanya pelaku utama, sulitmelakukan investigasi atas suatu kartel. Namun demikian, pendeteksian atasadanya pelaku utama kartel bukanlah merupakan alat bukti yang cukup untukmenggugat suatu kartel. Guna mendeteksi suatu kartel, paling tidak harusmemenuhi prosedur berikut ini:1. Deteksi atas pelaku utama kartel;2. Mengumpulkan alat bukti tambahan (investigasi atas fakta);3. Penilaian hukum atas fakta;4. Keputusan atas lanjut atau tidak lanjutnya penyelidikan atas kartel;5. Penanganan perkara terhadap kartel.*)Penjelasan di atas menunjukkan, bahwa pencegahan yang paling ampuh atassuatu kartel adalah mendeteksi perilaku kartel secara efektif serta menjelaskankonsekuensi kepada pihak terkait jika terdapat tindakan kartel. Karena itu,pertama, harus terdapat ancaman serius dari lembaga pengawas persaingan bagiperusahaan yang tertangkap melakukan kartel. Kedua, pelaku-pelaku kartel harusdibebani sanksi. Adanya konsekuensi yang jelas atas suatu kartel paling tidakbermanfaat atas dua hal, yakni pertama, mencegah kartel yang terkonstruksi;kedua, memperkuat efektivitas beberapa metode mendeteksi suatu kartel.Dalam mendeteksi kartel diperlukan petunjuk dan informasi atas pelopordalam kartel. Namun demikian, tanpa pengetahuan yang cukup tentangelemen-elemen kunci atas kartel, yakni kemungkinan-kemungkinan caratentang bagaimana implementasi tindakan kartel serta dampak negatif kartelterhadap persaingan dan kesejahteraan konsumen, merupakan langkah yangEdisi 4 - Tahun 201033
- Page 3 and 4: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHAREP
- Page 5 and 6: Daftar isi131531496589107121Editori
- Page 7 and 8: Jurnal Komisi Edisi 4 kali ini meng
- Page 9 and 10: Edisi 4 - Tahun 20101
- Page 11 and 12: DR. Sukarmi, SH, MHSebagaimana tela
- Page 13 and 14: DR. Sukarmi, SH, MH1. Program pengu
- Page 15 and 16: DR. Sukarmi, SH, MHmekanisme pasar
- Page 17 and 18: DR. Sukarmi, SH, MHse illegal tidak
- Page 19 and 20: DR. Sukarmi, SH, MHHukum persaingan
- Page 21 and 22: Edisi 4 - Tahun 201013
- Page 23 and 24: DR. Sukarmi, SH, MHharmonis antara
- Page 25 and 26: DR. Sukarmi, SH, MHBab IITINJAUAN T
- Page 27 and 28: DR. Sukarmi, SH, MHB. METODE PENULI
- Page 29 and 30: DR. Sukarmi, SH, MH(state auxiliary
- Page 31 and 32: DR. Sukarmi, SH, MHadanya pemidanan
- Page 33 and 34: DR. Sukarmi, SH, MHmenggunakan land
- Page 35 and 36: DR. Sukarmi, SH, MHBab IVPENUTUPA.
- Page 37 and 38: Edisi 4 - Tahun 201029
- Page 39: DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, M
- Page 43 and 44: DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, M
- Page 45 and 46: DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, M
- Page 47 and 48: DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, M
- Page 49 and 50: DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, M
- Page 51 and 52: DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, M
- Page 53 and 54: DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, M
- Page 55 and 56: Edisi 4 - Tahun 201047
- Page 57 and 58: Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)dan seba
- Page 59 and 60: Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)terhadap
- Page 61 and 62: Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)perekono
- Page 63 and 64: Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)Regulasi
- Page 65 and 66: Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)penyalah
- Page 67 and 68: Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)seperti
- Page 69 and 70: Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)DAFTAR P
- Page 71 and 72: Edisi 4 - Tahun 201063
- Page 73 and 74: Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMt
- Page 75 and 76: Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMB
- Page 77 and 78: Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMa
- Page 79 and 80: Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MM3
- Page 81 and 82: Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MM3
- Page 83 and 84: Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMp
- Page 85 and 86: Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMk
- Page 87 and 88: Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MM3
- Page 89 and 90: Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMg
- Page 91 and 92:
Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMp
- Page 93 and 94:
Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMp
- Page 95 and 96:
Edisi 4 - Tahun 201087
- Page 97 and 98:
DR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar,
- Page 99 and 100:
DR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar,
- Page 101 and 102:
DR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar,
- Page 103 and 104:
DR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar,
- Page 105 and 106:
DR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar,
- Page 107 and 108:
DR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar,
- Page 109 and 110:
DR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar,
- Page 111 and 112:
DR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar,
- Page 113 and 114:
Edisi 4 - Tahun 2010105
- Page 115 and 116:
Ir. H. Tadjuddin NoersaidPada suatu
- Page 117 and 118:
Ir. H. Tadjuddin NoersaidB. TUJUAN
- Page 119 and 120:
Ir. H. Tadjuddin NoersaidBadan PBB
- Page 121 and 122:
Ir. H. Tadjuddin Noersaidjuga berar
- Page 123 and 124:
Ir. H. Tadjuddin Noersaiddapat meng
- Page 125 and 126:
Ir. H. Tadjuddin NoersaidBab IVPENU
- Page 127 and 128:
Edisi 4 - Tahun 2010119
- Page 129 and 130:
Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, SE, M
- Page 131 and 132:
Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, SE, M
- Page 133 and 134:
Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, SE, M
- Page 135 and 136:
Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, SE, M
- Page 137 and 138:
Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, SE, M
- Page 139 and 140:
Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, SE, M
- Page 141 and 142:
Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, SE, M
- Page 143 and 144:
Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, SE, M