jurnal - KPPU

Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)perekonomiannya. Kita tidak mampu membayangkan seperti apa jadinya kondisiperekonomian AS dan Eropa, bahkan dunia, saat ini, bilamana ekonomi yangselama ini bertumpu pada kekuatan pasar dibiarkan tanpa campur tangannegara. Memang tidak ada yang bisa memprediksi secara pasti. Tetapi, patutdiakui bahwa dengan campur tangan negara secara tepat, krisis ekonomi dapatdilalui dengan baik, walau sampai saat ini belum sepenuhnya pulih.Persoalan kita sekarang adalah bagaimana bentuk konvergensi antara negaradan pasar, dan bagaimana membagi peran di antara kedua institusi ini. Selainitu, pada tataran praksis, apa kriteria yang tepat menentukan kombinasi perannegara dan pasar yang paling tepat dalam penanganan usaha tertentu? Kapanwaktu yang tepat melakukan intervensi?Jawabnya tidak mudah. Memang negara dan pasar memiliki kemampuanmengatur jalannya perekonomian, misalnya dalam mengatur harga, jumlahproduksi, kualitas, dan sebagainya. Masing-masing juga memiliki persepsitentang conjecture dari kurva penawaran dan permintaan. Tetapi ketikamasing-masing jalan sendiri, misalnya negara sangat sibuk urusan politiksehingga urusan ekonomi diserahkan ke pasar bebas (stateless), sementarapelaku usaha di pasar asyik mengejar keuntungan maksimal tanpa peduliterhadap lingkungannya, maka patut diduga akan timbul pemusatan ekonomidi tangan segelintir pelaku atau kelompok usaha sehingga tingkat kemiskinan,kesenjangan dan pengangguran akan semakin membengkak.Namun alasan ini belum bisa menjawab sepenuhnya pertanyaan di atas. Sayaberpendapat, negara harus memulainya dengan cara menerbitkan peraturanperundang-undangan hingga menerbitkan berbagai kebijakan dan regulasi.Kita harus secara sistematik menurunkannya dari Pancasila dan UUD 1945sebagai landasan konstitusi dan Sumber Hukum.Peraturan perundang-undangan dimaksud harus dapat menjawab pertanyaandi atas sehingga warga masyarakat memperoleh kepastian hukum tentangmisalnya tujuan pembangunan ekonomi; hak dan kewajiban setiap wargamasyarakat; kegiatan produksi, distribusi/pemasaran, dan konsumsi; peranannegara; larangan dan hukuman bagi setiap tindakan pelanggarannya; dansebagainya. Selanjutnya, Undang-undang ini perlu dijabarkan lebih lanjutdalam bentuk Undang-undang secara sektoral atau yang lebih teknis,seperti Undang-undang tentang Pertanian, tentang pertambangan, tentangPerindustrian, tentang Perdagangan, tentang Persaingan Usaha, tentangKeuangan, dan sebagainya. Sayangnya, sampai saat ini kita belum memilikiperaturan perundang-undangan yang lengkap seperti itu, sehingga wajar jikakita bertanya: mau dibawa kemana perekonomian bangsa ini? Bagaimanaperan negara dan pasar dalam Sistem Ekonomi Indonesia?Memang ada yang berujar, meskipun tidak ada undang-undangnya, jika negaradipimpin oleh orang-orang yang memiliki karakter dan kompetensi yang bagus,bijak dan berwibawa maka negara masih bisa, cepat atau lambat, mengalamiEdisi 4 - Tahun 201053