jurnal - KPPU

Persaingan Usaha Ritel Modern dan Dampaknya Terhadap Pedagang KEcil Tradisionalbasah, sementara ritel tradisional yang biasanya masih tetap bertahan berdagangadalah mereka yang menjual satu jenis produk atau mereka yang berjualan di lokasidimana supermarket secara resmi tidak diperkenankan untuk masuk. 183.3 ANALISIS FUNGSI PERATURAN DAERAH NO. 02/2002TENTANG PERPASARAN SWASTA DI DKI JAKARTA DANKETERKAITANNYA DENGAN UU NO. 5 TH 199918 Ibid.Dalam peraturan daerah terdapat beberapa pasal yang memberikan kewenangankepada pemerintah daerah untuk melakukan penataan usaha perpasaranswasta, dan ini juga diperkuat dengan UU No. 20 tahun 2008, yang mengaturtentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Peraturan Menteri PerdaganganNo. 53/M-DAG/PER/12/2008, yang mengatur tentang pedoman penataandan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.Dengan mengacu pada Undang-undang dan peraturan di atas, memungkinkanPemerintah Daerah untuk melakukan penataan secara komprehensif. Artinyakeputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selaras denganapa yang diinginkan pemerintah pusat, sehingga terjadi saling penguatan antarperan masing-masing sebagaimana filosofi dari Undang-Undang No. 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah atas otonomi daerah.Hakekat Otonomi Daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraanmasyarakat melalui peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat.a. Pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat,ada yang bersifat pelayanan dasar, dan pengembangan potensi sektorunggulan dan kekhasan daerah.b. Eksistensi Pemerintah Daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraanmasyarakat yang diselenggarakan melalui pelayanan yang demokratis,peningkatan daya saing, pemerataan dan berkeadilan, dalam bingkaiNegara Kesatuan Republik Indonesia.Pada dasarnya Pemerintah Daerah melalui otonomi daerah berwenang mengaturdengan membuat regulasi dan mengawasi serta memberi sanksi kepada pihakmanapun yang tidak taat dan tidak patuh pada peraturan demi kepentinganmasyarakat. Kepentingan yang berimbang dan taat pada aturan inilah yangpenting sebagai tolak ukur dari kebijakan penataan yang telah diputuskan.Sebagai regulator, Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkanpembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perpasaran swasta sehinggamenjamin keseimbangan antara usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil.Memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana serta penyeimbang antara pelakuusaha dan kepentingan Pemerintah Daerah dimana pelaku usaha pasar swastadengan kualifikasi sebagai pasar modern dapat mematuhi aturan seperti, jaraklokasi dengan pasar lingkungan (pasar tradisional), jam operasional buka toko,jenis barang, pola kemitraan, dan sebagainya. Pematuhan atas peraturan bagi82 Jurnal Persaingan USaha