jurnal - KPPU

Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)dan sebagainya) tetapi lebih sebagai regulator dan fasilitator. Dalam kaitan itu,peranan pasar semakin menonjol. Peraturan tentang Persaingan Sehat semakindibutuhkan dan akhirnya ditetapkan dalam bentuk UU No. 5 Tahun 1999.Tetapi pada tataran mikro/sektoral, pemerintah sebagai regulator sering mengambilkeputusan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan sehat. Hal initelah menimbulkan berbagai silang pendapat, baik di antara komisioner, maupunantara KPPU dan Lembaga Negara lainnya (seperti Kementerian, Pemda, dsb.).Pertanyaannya, apakah kedua instrumen ini harus selalu sejalan?Tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana regulasi dan persaingansehat sebagai instrumen kebijakan negara digunakan untuk meningkatkankesejahteraan rakyat dalam kerangka sistem Ekonomi Indonesia. Keduainstrumen tersebut perlu digunakan oleh negara secara simultan dankomplementer, dan yang penting diarahkan sepenuhnya untuk mendorongpeningkatan efisiensi, keadilan, dan produktifitas masyarakat.SISTEM EKONOMI INDONESIASesungguhnya, Sistem Ekonomi Indonesia telah disusun berdasarkan Pancasila danUUD 1945, yang pada pokoknya mengatur bahwa seluruh sumber daya ekonomiyang ada harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.Bahwa kepemilikan negara dalam berbagai aset ekonomi adalah sangatpenting. Tetapi lebih penting lagi jika kita mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik untuk generasisekarang maupun generasi yang akan datang. Bahkan tugas mengelola asetini sesungguhnya jauh lebih penting daripada hanya memiliki, terutama jikaaset tersebut tidak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini,mengelola berarti (negara dapat) mencampuri denyut perekonomian agar selalusehat dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat.Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan kerangka dasar sistemekonomi yang tepat bagi Indonesia. Tujuan bernegara disebutkan untukmencapai masyarakat adil dan makmur dan memajukan kesejahteraan umum.Negara berkewajiban antara lain untuk mencerdaskan bangsa, memberikanpenghidupan yang layak dan pekerjaan, memelihara anak-anak terlantar danfakir miskin, serta menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat.Khusus di bidang ekonomi, pasal 33 UUD 1945 ayat 1 menyatakan bahwaperekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Tentusaja kekeluargaan tidak identik dengan asas ekonomi pasar bebas (free fightliberalism) yang mengagungkan individualisme, atau dengan sistem ekonominegara (Etatisme) yang mengandalkan birokrasi pemerintah dan partaipolitik. Kebebasan dan individualisme tidak bisa diletakkan di atas prinsipkekeluargaan. Menurut saya, demokrasi ekonomi a la Indonesia semestinyadibangun berdasarkan prinsip kerakyatan dan kebersamaan.Edisi 4 - Tahun 201049