jurnal - KPPU

Peran UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehatdalam Meningkatkan Persaingan Usaha di Era AFTAKacamata UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat, HKI adalah termasuk pasal yang dikecualikanyaitu Pasal 50 huruf b, yang berbunyi : ”perjanjian yang berkaitan denga hak ataskekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produkindustri, rangkaian elektronik terpadu dan rahasia dagang serta perjanjian yangberkaitan dengan waralaba”.Hendaknya setiap pihak memaknai ketentuan Pasal 50 huruf b tersebut sebagaiberikut : pertama, bahwa perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektualyang dimaksud dalam pasal tersebut adalah perjanjian lisensi yang berada dalamlingkup hak paten, hak merek, hak cipta, hak desain industri, hak desain tataletak sirkuit dan hak rahasia dagang. Kedua, bahwa istilah ”rangkaian elektronikterpadu” hendaknya dimaknai sebagai desain tata letak sirkuit terpadu.Pandangan KPPU dalam pedomannya, penerapan pengecualian tentang lisensi HKI,setiap orang hendaknya memandang bahwa pengecualian perjanjian lisensi HKI dariketentuan hukum persaingan usaha hanya dapat dilakukan sepanjang perjanjianlisensi HKI tersebut tidak bertentangan dengan asas dan tujuan dalam pasal 2 dan3 UU No. 5 tahun 1999. Untuk mencegah penyalahgunaan HKI yang menyebabkanterjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka indikator utamapengecualian adalah pengusaan pasar atas produk atau jasa yang dilakukan denganlisensi HKI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar.PERAN KPPU DALAM MENGHADAPI AFTASejak ditandatanganinya kesepakatan AFTA, proses ini membawa KPPU untukmemasukkan masalah persaingan usaha di ASEAN sebagai salah satu programkerjanya agar mendapat manfaat optimal dalam AFTA. Berawal dari proposalKPPU yang disampaikan melalui Sekretariat ASEAN maka diadakan Konferensitentang Persaingan di ASEAN : ”ASEAN Conference on Fair Competition Lawand Policy” pada tanggal 5-7 Maret 2003 di Bali.Hasil dari konferensi pertama ditindaklanjuti dengan mengadakan Workshopdi Bangkok pada tanggal 14 - 16 Juni 2004 dengan tema ”Membangun InstitusiPersaingan yang Efektif”. Workshop ini dilaksanakan oleh ASEAN Secretariat danMinistry of Commerce Thailand. Tidak berhenti disitu, Workshop yang dikenal jugadengan ASEAN Consultative Forum for Competition (ACFC) telah dilaksanakanuntuk kedua kalinya di Jakarta tanggal 11-12 Oktober 2004.Sementara itu pembahasan mengenai hukum persaingan di ASEAN, mencermatiempat hal sebagai berikut:1. Keterlibatan dunia usaha dalam perkembangan hukum persaingan di ASEAN.2. Masalah persaingan usaha dalam perdagangan antar negara ASEAN.3. Mengambil manfaat optimal dalam perkembangan persaingan usaha diASEAN khususnya dunia usaha di Indonesia.4. Masukan bagi KPPU dalam peran aktifnya di ASEAN.10 Jurnal Persaingan USaha