jurnal - KPPU

Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMpendapatan daerah, seringkali menjadi pertimbangan untuk mengeluarkanizin-izin bagi pasar modern, baik peritel lokal maupun asing, sehinggamengurangi peran dalam melakukan pengawasan dan pembinaan bagipasar-pasar tradisional. Tidak adanya hambatan masuk (entry barrier)pada bisnis ritel ini, membuat para peritel asing merajalela memasukipasar Indonesia.4.2 SARAN-SARAN1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus lebih peka terhadapdampak yang ditimbulkan dari kehadiran pasar modern, dengan melakukanpengawasan dan pengendalian, terutama dalam hal lokasi (jarak denganpasar tradisional) dan waktu operasional kerja pasar modern. Dan harusberani memberikan sanksi bagi yang melanggar peraturan.2. Pemerintah Daerah harus bisa melakukan pembinaan yang berkesinambungandan berkelanjutan kepada pedagang tradisional sebagai bagian dari usahamengembangkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakatsecara keseluruhan, dan menata kembali pasar-pasar tradisional untukbisa bersaing melalui keindahan, kenyamanan, kebersihan pasar-pasartradisional di bawah kendali PD Pasar Jaya.3. Perlu dibuatkan Undang-Undang yang memberikan kepastian hukum yangmengatur tentang hak dan kewajiban peritel modern sebagai pemberi kerjadengan supplier (pemasok) sebagai penerima kerja (UU. Pemasok).4. KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, harus terus melakukanpemantauan, memberikan masukan ke pemerintah pusat dan daerah, danmelakukan peran penindakan sebagaimana yang telah dilakukan terhadappelaku usaha ritel modern (Carefour). rEdisi 4 - Tahun 201085