jurnal - KPPU

More documents

Recommendations

Info

Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Persaingan UsahaKomisi Pengawas Persaingan Usaha. Jika putusan Komisi Pengawas PersainganUsaha tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Negeri, maka pelaku usaha yangbersangkutan harus melaksanakan putusan yang telah ditetapkan. Namunapabila tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri, pelaku usaha dapatmengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.Dengan adanya dukungan dan bantuan dari Kepolisian Republik Indonesia,maka proses penanganan perkara dapat lebih cepat dan efisien baik dari segiwaktu, biaya, dan tenaga. Hal ini semata-mata untuk memberikan kepastianhukum dan kredibilitas lembaga di depan masyarakat pada umumnya danpara pelaku usaha pada khususnya.C. HUBUNGAN KEPOLISIAN RI DENGAN KPPU RI DALAMPENANGANAN PERKARA PERSAINGAN USAHADalam menjalankan tugasnya terkait dengan kerjasama Kepolisian RepublikIndonesia dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, kepolisian menjalankanfungsi penegakan hukum sesuai dengan pasal 2 Undang Undang No. 2 Tahun2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam menjalankan fungsipenegakan hukum tersebut, kepolisian terlibat kerja sama dengan banyaklembaga negara yang lain, termasuk dengan Komisi Pengawas PersainganUsaha dalam penegakan hukum praktek monopoli dan persaingan usaha tidaksehat. Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia berada di bawah Presiden danbertanggung jawab kepada Presiden. Kepolisian Republik Indonesia dipimpinoleh Kepala Polisi Republik Indonesia yang juga diangkat, diberhentikan danmempertangung jawabkan kebijakannya kepada Presiden.Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalampasal 13 Undang Undang No. 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan danketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan,pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Disebutkan dengan jelas bahwasalah satu tugas kepolisian adalah menegakkan hukum, termasuk didalamyaadalah hukum persaingan usaha yang dikawal oleh Komisi Pengawas PersainganUsaha. Dijelaskan lebih detail dalam pasal 14 Undang Undang No. 2 Tahun2002 bahwa polisi dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan tentangsegala hal yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan KitabUndang Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang- undangan yanglainnya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka polisi dapat melakukanpenyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999apabila diperintahkan. Dalam kaitannya dengan kerjasama yang dilakukanbersama KPPU, kepolisian dapat membantu investigator Komisi PengawasPersaingan Usaha terhadap perkara praktek monopoli dan persaingan usahatidak sehat yang mengandung unsur tindak pidana.Terhadap perkara-perkara yang bersumber dari pelanggaran UU No. 5 Tahun1999 yang tentunya memuat unsur pidana maka penyidik (Polri) dapat24 Jurnal Persaingan USaha
DR. Sukarmi, SH, MHmenggunakan landasan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang HukumPidana (KUHP) untuk hukum materiilnya dan Kitab Hukum Acara Pidana(KUHAP) untuk hukum formilnya jo UU No. 5 Tahun 1999. Pada sanksipidana sebagaimana diatur dalam bagian kedua Pasal 48 UU No. 5 Tahun1999, mengenai pidana pokok dan pasal 49 mengenai pidana tambahan, jelasmerupakan kewenangan dari kepolisian. Untuk memberikan sanksi tersebut diatas tentu harus dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihakkepolisian. Untuk selanjutnya sampai pada proses persidangan di pengadilan.Pasal 48 UU No. 5 tahun 1999 menentukan bahwa sanksi pidana pokokmeliputi pidana denda minimal Rp 25.000.000.000,- dan maksimal Rp100.000.000.000,-. Pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidanakurungan selama-lamanya 6 bulan. Sanksi pidana ini diberikan oleh pengadilan(bukan merupakan kewenangan KPPU) apabila :1) Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, 9-14, 16-19, 25,27, dan 28.Pelaku diancam dengan pidana serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,-(dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,-(seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selamalamanya6 bulan.2) Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5-8, 15, 20-24 dan 26. Pelakudiancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliarrupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliarrupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama lamanya 5 bulan.3) Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41. Ancaman pidananyaadalah serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,- dan setinggi-tingginya Rp5.000.000.000,- atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya3 bulan.Jelas bahwa apabila pelaku usaha tidak bersedia menyerahkan alat bukti baikdalam penyelidikan maupun pemeriksaan serta menolak untuk diperiksa,menolak menyampaikan informasi yang diperiksa dalam penyelidikan danatau pemeriksaan atau menghambat jalannya penyelidikan dan pemeriksaandapat dikenakan sanksi pidana pokok sebagaimana diatur pada Pasal 48 ayat(3) UU No. 5/1999.Pasal 49 UU No. 5/1999 menentukan bahwa pidana tambahan yang dapatdijatuhkan terhadap pelaku usaha dapat berupa:1) Pencabutan ijin usaha, dan2) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaranterhadap UU ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurangkuranngya2 tahun, atau3) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnyakerugian pada pihak lain.Edisi 4 - Tahun 201025
Page 3 and 4: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHAREP
Page 5 and 6: Daftar isi131531496589107121Editori
Page 7 and 8: Jurnal Komisi Edisi 4 kali ini meng
Page 9 and 10: Edisi 4 - Tahun 20101
Page 11 and 12: DR. Sukarmi, SH, MHSebagaimana tela
Page 13 and 14: DR. Sukarmi, SH, MH1. Program pengu
Page 15 and 16: DR. Sukarmi, SH, MHmekanisme pasar
Page 17 and 18: DR. Sukarmi, SH, MHse illegal tidak
Page 19 and 20: DR. Sukarmi, SH, MHHukum persaingan
Page 23 and 24: DR. Sukarmi, SH, MHharmonis antara
Page 25 and 26: DR. Sukarmi, SH, MHBab IITINJAUAN T
Page 27 and 28: DR. Sukarmi, SH, MHB. METODE PENULI
Page 29 and 30: DR. Sukarmi, SH, MH(state auxiliary
Page 31: DR. Sukarmi, SH, MHadanya pemidanan
Page 35 and 36: DR. Sukarmi, SH, MHBab IVPENUTUPA.
Page 39 and 40: DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, M
Page 57 and 58: Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)dan seba
Page 59 and 60: Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)terhadap
Page 61 and 62: Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)perekono
Page 63 and 64: Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)Regulasi
Page 65 and 66: Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)penyalah
Page 67 and 68: Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)seperti
Page 69 and 70: Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)DAFTAR P
Page 73 and 74: Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMt
Page 75 and 76: Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMB
Page 77 and 78: Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMa
Page 79 and 80: Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MM3
Page 81 and 82: Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MM3
Page 83 and 84:
Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMp
Page 85 and 86:
Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMk
Page 87 and 88:
Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MM3
Page 89 and 90:
Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMg
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Edisi 4 - Tahun 201087
Page 97 and 98:
DR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar,
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Ir. H. Tadjuddin NoersaidPada suatu
Page 117 and 118:
Ir. H. Tadjuddin NoersaidB. TUJUAN
Page 119 and 120:
Ir. H. Tadjuddin NoersaidBadan PBB
Page 121 and 122:
Ir. H. Tadjuddin Noersaidjuga berar
Page 123 and 124:
Ir. H. Tadjuddin Noersaiddapat meng
Page 125 and 126:
Ir. H. Tadjuddin NoersaidBab IVPENU
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, SE, M
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
show all

jurnal - KPPU

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?