Regulasi dan Persaingan Sehat dalam Sistem Ekonomi Indonesiakesejahteraan rakyat (kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran).Itulah sebabnya, substansi pokok UU No. 5/ 1999 mengatur 5 (lima) hal, yakni(1) Kekuatan Monopoli, (2) Kartel, (3) Penyalahgunaan Posisi Dominan, (4)Merger dan Akuisisi, dan (5) Kelembagaan <strong>KPPU</strong>. Dari sudut pandang IlmuEkonomi, khususnya Ilmu Ekonomi Industri, hukum persaingan diturunkandari paradigma S-C-P (Structure, Conduct, and Performance). Dalamperkembangannya, paradigma S-C-P yakin bahwa ada hubungan timbalbalik antara S-C-P yang dapat berakibat, walaupun tidak selalu, merugikanmasyarakat. Itulah sebabnya, Undang-undang tentang Persaingan di berbagainegara telah berubah sedemikian rupa sehingga dewasa ini terfokus padalarangan terhadap perilaku (conduct) dunia usaha yang terbukti kinerjanya(performance) merugikan masyarakat. Saat ini tidak ada lagi negara yangmengatur structure, termasuk melarang monopoli. Artinya, monopoli tidakdilarang sepanjang tidak terbukti merugikan masyarakat.Berdasarkan UU 5/1999, <strong>KPPU</strong> sebagai lembaga pengawas persaingan usahamemiliki sejumlah tugas pokok, di antaranya menangani perkara dugaanpelanggaran hukum persaingan dan memberikan saran atau pertimbangan ataskebijakan pemerintah. Dalam hal ini, menurut pemahaman saya, ketika regulasiatau kebijakan pemerintah yang menjadi sumber permasalahan maka <strong>KPPU</strong>hanya memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah. <strong>KPPU</strong> tidak bisamenghukum aparat pemerintah, walau secara administratif, jika hal yang menjadiobjek permasalahan menyangkut kebijakan atau regulasi yang diambilnya.Sedangkan kepada dunia usaha, <strong>KPPU</strong> dapat mengajukan gugatan perkaradan menghukumnya jika terbukti melakukan pelanggaran. Tetapi menuruthemat saya, pelanggaran yang dilakukan harus dilengkapi dengan alat buktiyang kuat dan sah serta. Selain itu, kecuali terhadap pasal-pasal yang bersifatper se illegal, <strong>KPPU</strong> harus terlebih dahulu membuktikan bahwa terdapatkerugian masyarakat sebagai akibat dari perilaku pelaku usaha terlapor yangmenaikkan harga secara tidak wajar atau menetapkan pasokan produksi yanglangka, atau lewat perilaku lain sesuai UU 5/1999.Menurut hemat saya, hukum persaingan ini penting untuk ditegakkan di negaratercinta ini. Di satu sisi UU 5/1999 merupakan tuntutan logis dari Pancasiladan UUD 1945 yang tujuannya untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruhrakyat Indonesia. Di sisi lain, UU 5/1999 pada dasarnya melarang perilakudunia usaha, misalnya menaikkan harga secara tidak wajar dan atau membatasipasokan produksi hingga langka hanya untuk sebesar-besar keuntungan walaumerugikan masyarakat (hilangnya kesejahteraan konsumen dan dead weightloss). Menurut hemat saya, dampak negatif yang lebih parah dari praktekmonopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah berupa peningkatankemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran.Selain itu, UU 5/1999 juga memuat beberapa pengecualian terhadap berbagaipelanggaran di atas, sepanjang ada perintah dari UU yang membolehkan,58 Jurnal Persaingan USaha
Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)seperti koperasi, ukm, BUMN, HAKI, Waralaba, dan sebagainya. Hal inimenunjukkan adanya keberpihakan dan perlindungan negara terhadapperkembangan usaha dimaksud.Namun harus diakui bahwa tegaknya persaingan sehat dalam suatu industritidak mungkin berjalan secara otomatis di pasar. Negara harus berupaya kerasmelindungi eksistensi persaingan di pasar agar selalu sehat dan adil. <strong>KPPU</strong>tidak mungkin juga berjalan sendirian, perlu didukung oleh pemerintah danDPR serta stakeholder lainnya. Negara harus terus melakukan sosialisasitentang perlunya persaingan sehat bagi pelaku usaha, konsumen, dan aparaturnegara. Bahkan setiap pelaku usaha dan jajarannya, terutama perusahaanskala menengah-besar dan BUMN perlu diwajibkan untuk mensosialisasikanpersaingan sehat secara internal kepada pihak managemen dan staf/karyawannya dan wajib mematuhinya.PENUTUPRegulasi dan Kebijakan Persaingan Sehat merupakan 2 (dua) instrumenpenting yang dimiliki negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmurberdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Memang kebijakan Persaingan Usahamerupakan bagian dari Regulasi ekonomi. Tetapi pada tataran implementasikedua instrumen ini dilakukan oleh institusi yang berbeda.Regulasi terutama biasanya, walau tidak terbatas, mengatur sektor publikkarena alokasi sumberdaya di sektor ini lebih banyak dipengaruhi keputusanpolitik dan pemerintah, bukan diatur oleh hukum pasar semata. Sementarahukum persaingan lebih fokus pada sektor oligopoli yang cenderungmembentuk kekuatan pasar untuk memperoleh keuntungan monopoli.Regulasi dan peraturan persaingan biasanya sama-sama mengikuti paradigmaSCP (structure, conduct, dan performance). Tetapi pengalaman menunjukkanbahwa regulasi dapat mengatur struktur, perilaku, dan atau kinerja pasar,sedangkan persaingan sehat lebih banyak mengatur conduct, terutama perilakuyang berakibat pada performance yang merugikan kepentingan publik.Itulah sebabnya, pada tataran implementasi, isi substansi regulasi mengaturdan persaingan sehat sering bertentangan. Tetapi perbedaan dimaksud tidakperlu dipersoalkan karena bagi negara yang terpenting adalah kontribusimasing-masing terhadap peningkatan kesejahteraan dapat bermakna secarasubstansial bagi masyarakat.Pelajaran berharga dari uraian di atas adalah bahwa mesin penggerak ekonomiadalah negara dan pasar terutama melalui regulasi dan persaingan sehat. Kitatidak perlu mempertentangankan isi substansi, apalagi kata-per kata, kalimatper kalimat, antara regulasi dan prinsip persaingan usaha. Kombinasi antararegulasi dan persaingan sehat secara tepat dan efektif adalah merupakankeharusan bagi Indonesia ke depan. Tetapi, jika dipandang tidak perluEdisi 4 - Tahun 201059
- Page 3 and 4:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHAREP
- Page 5 and 6:
Daftar isi131531496589107121Editori
- Page 7 and 8:
Jurnal Komisi Edisi 4 kali ini meng
- Page 9 and 10:
Edisi 4 - Tahun 20101
- Page 11 and 12:
DR. Sukarmi, SH, MHSebagaimana tela
- Page 13 and 14:
DR. Sukarmi, SH, MH1. Program pengu
- Page 15 and 16: DR. Sukarmi, SH, MHmekanisme pasar
- Page 17 and 18: DR. Sukarmi, SH, MHse illegal tidak
- Page 19 and 20: DR. Sukarmi, SH, MHHukum persaingan
- Page 21 and 22: Edisi 4 - Tahun 201013
- Page 23 and 24: DR. Sukarmi, SH, MHharmonis antara
- Page 25 and 26: DR. Sukarmi, SH, MHBab IITINJAUAN T
- Page 27 and 28: DR. Sukarmi, SH, MHB. METODE PENULI
- Page 29 and 30: DR. Sukarmi, SH, MH(state auxiliary
- Page 31 and 32: DR. Sukarmi, SH, MHadanya pemidanan
- Page 33 and 34: DR. Sukarmi, SH, MHmenggunakan land
- Page 35 and 36: DR. Sukarmi, SH, MHBab IVPENUTUPA.
- Page 37 and 38: Edisi 4 - Tahun 201029
- Page 39 and 40: DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, M
- Page 41 and 42: DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, M
- Page 43 and 44: DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, M
- Page 45 and 46: DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, M
- Page 47 and 48: DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, M
- Page 49 and 50: DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, M
- Page 51 and 52: DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, M
- Page 53 and 54: DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, M
- Page 55 and 56: Edisi 4 - Tahun 201047
- Page 57 and 58: Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)dan seba
- Page 59 and 60: Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)terhadap
- Page 61 and 62: Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)perekono
- Page 63 and 64: Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)Regulasi
- Page 65: Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)penyalah
- Page 69 and 70: Benny Pasaribu, PhD. (Ekon)DAFTAR P
- Page 71 and 72: Edisi 4 - Tahun 201063
- Page 73 and 74: Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMt
- Page 75 and 76: Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMB
- Page 77 and 78: Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMa
- Page 79 and 80: Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MM3
- Page 81 and 82: Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MM3
- Page 83 and 84: Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMp
- Page 85 and 86: Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMk
- Page 87 and 88: Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MM3
- Page 89 and 90: Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMg
- Page 91 and 92: Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMp
- Page 93 and 94: Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MMp
- Page 95 and 96: Edisi 4 - Tahun 201087
- Page 97 and 98: DR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar,
- Page 99 and 100: DR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar,
- Page 101 and 102: DR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar,
- Page 103 and 104: DR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar,
- Page 105 and 106: DR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar,
- Page 107 and 108: DR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar,
- Page 109 and 110: DR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar,
- Page 111 and 112: DR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar,
- Page 113 and 114: Edisi 4 - Tahun 2010105
- Page 115 and 116: Ir. H. Tadjuddin NoersaidPada suatu
- Page 117 and 118:
Ir. H. Tadjuddin NoersaidB. TUJUAN
- Page 119 and 120:
Ir. H. Tadjuddin NoersaidBadan PBB
- Page 121 and 122:
Ir. H. Tadjuddin Noersaidjuga berar
- Page 123 and 124:
Ir. H. Tadjuddin Noersaiddapat meng
- Page 125 and 126:
Ir. H. Tadjuddin NoersaidBab IVPENU
- Page 127 and 128:
Edisi 4 - Tahun 2010119
- Page 129 and 130:
Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, SE, M
- Page 131 and 132:
Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, SE, M
- Page 133 and 134:
Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, SE, M
- Page 135 and 136:
Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, SE, M
- Page 137 and 138:
Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, SE, M
- Page 139 and 140:
Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, SE, M
- Page 141 and 142:
Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, SE, M
- Page 143 and 144:
Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, SE, M