jurnal - KPPU

DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, MHakan memudahkan kontrol terhadap anggota kartel yang menyimpang.Oleh karena itu, walaupun bukan merupakan syarat yang cukup untukmengidentifikasi kartel, perilaku pengaturan harga dan kontrak patutdicurigai KPPU sebagai bagian upaya identifikasi eksistensi kartel.Pengaturan kartel terdapat dalam Pasal 11 UU No. 5/1999 yang menyatakan,bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usahapesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengaturproduksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapatmengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidaksehat”. Ketentuan ini menunjukkan, bahwa otoritas persaingan di Indonesia,Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus memperhitungkan dampaktindakan kartel terhadap persaingan. Perhitungan dampak terhadap persainganmemaksa KPPU untuk menggunakan analisis ekonomi dalam membuktikankartel, sehingga pendekatan rule of reason yang diterapkan atas Pasal 11 UUNo. 5/1999.Sesungguhnya, penerapan pendekatan Rule of Reason ini kurang tepatdigunakan untuk membuktikan adanya kartel. Karena dampak tindak kartelhampir dapat dipastikan merugikan persaingan dan konsumen penggunaproduk terkait. Hampir semua negara memperlakukan kartel ini denganpendekatan per se illegal, bahkan beberapa negara menganggap kartel sebagaitindakan kriminal.Bebarapa ahli persaingan menyatakan, bahwa terdapat beberapa ketentuandalam Undang-undang yang tidak selaras dengan praktik penerapan atas keduapendekatan dalam perkara-perkara antimonopoli dan persaingan usaha tidaksehat. Sebagai contoh, kartel (Pasal 11) dan persekongkolan tender (Pasal 22)dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 menggunakan pendekatan rule of reason,padahal hampir semua negara menghukum kartel dan persekongkolan tender(bid rigging) secara per se illegal, bahkan anggota kartel umumnya menghadapitanggung jawab atas potensi kriminal. 8 Terdapat tiga (3) alasan pembenardalam penggunaan pendekatan per se illegal terhadap perjanjian penetapanharga, kartel, maupun bid rigging, yakni pendekatan ini sudah teruji secaraekonomi, kesederhanaan proses pembuktian, 9 serta dapat diprediksinya hukumdan bisnis. 10 Penerapan pendekatan per se illegal terhadap penetapan harga dankartel menunjukkan pula, bahwa pengadilan lebih memilih kategori hukumdari pada ekonomi.Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU No. 5/1999 tersebut, maka terdapatbeberapa elemen yang harus dilakukan deteksi atas kartel, yakni sebagaiberikut:8 Neil E. Roberts, “Cartel and Joint Ventures”, Antitrust Law Journal, vol. 57, 1988, h. 848.9 Carl Kaysen dan D. Turner, Antitrust Policy: an Economic and Legal Analysis, (Cambridge: HarvardUniversity Press, 1971), h. 142.10 F. Scherer dan D. Ross, Industrial Market Structure and Economic Performance (2d ed. 1980), h. 510.Edisi 4 - Tahun 201039