jurnal - KPPU

Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Persaingan Usahayang berperkara harus dapat dihadirkan dalam proses pemeriksaan.Peran Polri dalam proses penegakan hukum persaingan juga termasuk ketikapelaku usaha menolak untuk diperiksa, menolak memberikan informasi yangdiperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaaan, atau menghambat prosespenyelidikan dan atau pemeriksaan. 8 Penolakan terhadap proses penyelidikanmaupun pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU dapat dikategorikan sebagaitindak pidana (Lihat Pasat 261 KUHP). Apabila ketentuan tersebut dilanggaroleh pelaku usaha (terlapor) maka KPPU menyerahkan kepada penyidik untukdilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pasal 41 ayat(3). Berdasarkan penjelasan pasal 41 ayat (3) tersebut yang diserahkan olehkomisi kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tidak hanya perbuatanatau tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2), tetapi juga termasukpokok perkara yang sedang diselidiki dan diperiksa oleh Komisi. Sehinggaberdasarkan penjelasan pasal tersebut maka perkara beralih menjadi perkarapidana dan sepenuhnya diserahkan kepada Polisi untuk melakukan prosesberikutnya sesuai peraturan perundangan.Peran selanjutnya adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 ayat (5)UU No. 5 tahun 1999 bahwa: “Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalamPasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untukmelakukan penyidikan. Hal tersebut tentunya mengacu pada ketentuan Pasal43 (4) bahwa putusan yang dimaksud adalah putusan yang sudah memilikikekuatan hukum tetap di tingkat KPPU dan tidak diajukan keberatan maupundiajukan kasasi. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 44 ayat (4)bahwa KPPU akan menyerahkan pelanggaran terhadap tidak dilaksanakannyaputusan KPPU oleh pelaku usaha dan tidak mengajukan keberatan dan tidakmematuhi putusan KPPU. Perihal yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik(Polri) adalah putusan KPPU yang didalamnya mengandung unsur pidana.Pasal 216 KUH Pidana menyatakan bahwa:i. Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaanyang dilakukan menurut UU oleh pejabat yang tugasnya mengawasisesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya demikian pula yangdiberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana : demikianpula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi ataumenggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan UU yang dilakukanoleh salah seorang pejabat tersebut diancam dengan pidana penjara palinglama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak 9 ribu rupiah.ii. Disamakan dengan pejabat tersebut di atas setiap orang yang menurutketentuan UU terus menerus atau untuk sementara waktu diserahitugas menjalankan jabatan umum.iii. Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat 2 tahun sejak8 Lihat ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU no. 5 tahun 1999.22 Jurnal Persaingan USaha