jurnal - KPPU

Penggunaan Analisis Ekonomi dalam Mendeteksi KartelBerdasarkan Hukum Persaingan UsahaAkibat suatu kartel juga berdampak pada industri yang bersangkutan,misalnya kurangnya insentif bagi pelaku usaha untuk melakukan efisiensiserta perkembangan inovasi dan teknologi.Berkaitan dengan pengungkapan sebuah kartel, maka KPPU harus mampumembuktikan kepada publik, bahwa terdapat alat bukti yang cukup gunamemutuskan adanya pelanggaran terhadap larangan kartel. Pembuktiantersebut dengan cara mengajukan alat bukti yang kuat untuk pengambilanputusan bahkan membebankan sanksi administratif sesuai kewenangannya.Sesuai dengan jenis alat bukti pemeriksaan Komisi dalam Pasal 42 UU No.5/1999 adalah meliputi:1. Keterangan Saksi;2. Keterangan ahli;3. Surat dan atau dokumen;4. Petunjuk;5. Keterangan pelaku usaha.Berdasarkan jenis alat bukti tersebut di atas, maka alat bukti yang diperlukanuntuk menangani kartel antara lain:1. Dokumen atau rekaman kesepakatan harga, kuota produksi atau pembagianwilayah pemasaran;2. Dokumen atau rekaman daftar harga (price list), jumlah produski danjumlah penjualan di wilayah pemasaran selama beberapa periode terakhir(semesteran atau tahunan);3. Data perkembangan harga, jumlah produksi dan jumlah penjualan dibeberapa wilayah pemasaran selama beberapa periode terakhir (bulananatau tahunan);4. Data laporan keuangan perusahaan untuk masing-masing anggota yangdiduga terlibat selama beberapa periode terakhir;5. Data pemegang saham setiap perusahaan yang diduga terlibat besertaperubahannya.6. Kesaksian dari berbagai pihak atas telah terjadinya komunikasi, koordinasidan/atau pertukaran informasi antar para peserta kartel;7. Kesaksian dari pelanggan atau pihak terkait lainnya atas terjadinyaperubahan harga yang saling menyelaraskan diantara para penjual yangdiduga terlibat kartel;8. Kesaksian dari karyawan atau mantan karyawan perusahaan yang didugaterlibat mengenai terjadinya kebijakan perusahaan yang diselaraskandengan kesepakatan dalam kartel;9. Dokumen, rekaman dan/atau kesaksian yang memperkuat adanya faktorpendorong kartel. 1111 Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartelberdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat.42 Jurnal Persaingan USaha