jurnal - KPPU

Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Persaingan UsahaKomisi Pengawas Persaingan Usaha. Jika putusan Komisi Pengawas PersainganUsaha tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Negeri, maka pelaku usaha yangbersangkutan harus melaksanakan putusan yang telah ditetapkan. Namunapabila tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri, pelaku usaha dapatmengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.Dengan adanya dukungan dan bantuan dari Kepolisian Republik Indonesia,maka proses penanganan perkara dapat lebih cepat dan efisien baik dari segiwaktu, biaya, dan tenaga. Hal ini semata-mata untuk memberikan kepastianhukum dan kredibilitas lembaga di depan masyarakat pada umumnya danpara pelaku usaha pada khususnya.C. HUBUNGAN KEPOLISIAN RI DENGAN KPPU RI DALAMPENANGANAN PERKARA PERSAINGAN USAHADalam menjalankan tugasnya terkait dengan kerjasama Kepolisian RepublikIndonesia dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, kepolisian menjalankanfungsi penegakan hukum sesuai dengan pasal 2 Undang Undang No. 2 Tahun2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam menjalankan fungsipenegakan hukum tersebut, kepolisian terlibat kerja sama dengan banyaklembaga negara yang lain, termasuk dengan Komisi Pengawas PersainganUsaha dalam penegakan hukum praktek monopoli dan persaingan usaha tidaksehat. Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia berada di bawah Presiden danbertanggung jawab kepada Presiden. Kepolisian Republik Indonesia dipimpinoleh Kepala Polisi Republik Indonesia yang juga diangkat, diberhentikan danmempertangung jawabkan kebijakannya kepada Presiden.Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalampasal 13 Undang Undang No. 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan danketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan,pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Disebutkan dengan jelas bahwasalah satu tugas kepolisian adalah menegakkan hukum, termasuk didalamyaadalah hukum persaingan usaha yang dikawal oleh Komisi Pengawas PersainganUsaha. Dijelaskan lebih detail dalam pasal 14 Undang Undang No. 2 Tahun2002 bahwa polisi dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan tentangsegala hal yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan KitabUndang Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang- undangan yanglainnya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka polisi dapat melakukanpenyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999apabila diperintahkan. Dalam kaitannya dengan kerjasama yang dilakukanbersama KPPU, kepolisian dapat membantu investigator Komisi PengawasPersaingan Usaha terhadap perkara praktek monopoli dan persaingan usahatidak sehat yang mengandung unsur tindak pidana.Terhadap perkara-perkara yang bersumber dari pelanggaran UU No. 5 Tahun1999 yang tentunya memuat unsur pidana maka penyidik (Polri) dapat24 Jurnal Persaingan USaha