jurnal - KPPU

Regulasi dan Persaingan Sehat dalam Sistem Ekonomi IndonesiaMemang harus diakui, alangkah bahayanya jika Regulator dan atauKPPU menjatuhkan hukuman terhadap pelaku usaha yang telah bekerjasesuai Undang-undang atau membebaskan pelaku usaha yang nyata-nyatamelanggar Undang-undang. Hal seperti ini merupakan abuse of power. Jikasalah mengambil keputusan maka dua hal akan terjadi secara simultan, yaituketidakpastian hukum yang berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat(public trust) terhadap penegak hukum dan hilangnya kesejahteraan rakyat.Akhirnya, regulator dan atau KPPU akan menjadi beban bagi negara danmasyarakat, bahkan dapat menjadi lembaga yang kontra produktif yang akanmembawa malapetaka ekonomi dan kemiskinan.Bagi negara, yang utama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.Memang negara tidak dilarang melakukan intervensi di bidang ekonomi,tetapi intervensi tersebut haruslah dengan alasan yang kuat dan terutamadapat menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan rakyat.Pada periode pertengahan 80-an hingga akhir tahun 2008, berbagai negaraberlomba-lomba melakukan deregulasi dan menyediakan ruang lebih luasterhadap berfungsinya mekanisme pasar, tidak ketinggalan Uni Soviet danChina. Perekonomian yang semula penuh dengan peranan birokrasi danregulasi berubah menjadi perekonomian yang diatur oleh hukum permintaandan penawaran pasar.Indonesia juga tidak mau ketinggalan dan bahkan lebih cepat melakukanderegulasi. Banyak BUMN dijual atau diprivatisasi, koperasi makin terpuruk,sementara usaha privat dan korporasi tumbuh menjamur. Hasilnya lumayan ketikapertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata di atas 7% per tahun dan stabilitasmakro terjaga baik. Sayangnya, masalah kemiskinan dan kesenjangan tidak dapatteratasi. Kemudian semakin parah lagi karena diikuti dengan pengangguran yangterus meningkat karena banyak usaha swasta dan konglomerat yang simultanbangkrut sejak pertengahan tahun 1997, sebagai akibat dari krisis ekonomi yangmelanda terutama negara-negara di Asia Tenggara.Namun, setelah krisis keuangan di AS tahun 2008 yang berlanjut ke berbagainegara di Eropa, campur tangan negara semakin nyata. Perekonomian kembaliberubah karena maraknya regulasi baru bermunculan. Bahkan di kalanganpara pakar ekonomi persaingan dalam berbagai pertemuan berdiskusi secaramendalam tentang perlu atau tidaknya perlambatan penegakan hukumpersaingan di tengah krisis ekonomi di suatu negara. Tentu sebagaimanabiasanya, para pakar sulit bersepakat pada satu kesimpulan. Tetapi sebagianterbesar menyatakan tidak perlu perlambatan karena pasar masih tetapberfungsi walau perekonomian dalam suasana krisis dan padat regulasi.Namun, apabila dipandang tidak perlu melakukan intervensi melalui regulasiterhadap sektor atau industri tertentu, negara tetap dapat memilih intervensilewat pengaturan persaingan. Sehingga negara tetap dapat melakukanpengawasan terhadap perilaku pelaku usaha. Praktek monopoli, kartel,56 Jurnal Persaingan USaha