jurnal - KPPU

DR. Sukarmi, SH, MHse illegal tidak diperlukan lagi pembuktian dampak larangan tersebut sehinggajika ada pelaku usaha yang melakukan sesuatu yang dinyatakan secara eksplisitdilarang undang-undang, pelaku usaha tersebut dinyatakan melanggar, tanpaperlu membuktikan hasil atau akibat tindakan yang dilakukan. Sementara itu,ketentuan yang bersifat rule of reason memerlukan bukti suatu tindakan yangdilakukan pelaku usaha, apakah tindakan tersebut tergolong antipersaingan ataumerugikan masyarakat. 4Pendekatan struktur menitikberatkan pada pengaturan pangsa pasar (marketshare) dan mengaitkannya dengan konsentrasi industri, sedangkan pendekatanperilaku dititikberatkan pada memerangi perilaku dan praktik bisnis yang bersifatantipersaingan seperti upaya pelaku usaha memperoleh posisi dominan sertamelalui kebijakan harga (pricing policy) dan praktik-praktik bisnis lain yangcenderung bersifat antipersaingan.HKI DAN PERSAINGAN USAHAKhusus terkait dengan masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan hukumpersaingan usaha, banyak sebagian orang berpandangan bahwa rezim keduahukum tersebut saling bertolak belakang. Padahal, sesungguhnya tidaklah demikian.Keberadaan rezim hukum HKI dan Hukum Persaingan Usaha hendaknya dipandangsebagai ketentuan hukum yang bersifat komplementer atau saling mengisi untukkeharmonisan sistem hukum nasional Indonesia. 5 Kesamaan yang dimiliki oleh keduarezim hukum tersebut diantaranya ialah pada tujuannya yaitu untuk memajukansistem perekonomian nasional di era perdagangan bebas dan globalisasi, mendoronginovasi dan kreatifitas serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.Pada satu sisi HKI berbicara tentang perlindungan hak intelektual sebagai bentukinsentif dan penghargaan (incentive and reward) agar memacu kreatifitas dan inovasidalam mengembangkan seni, ilmu pengetahuan, teknologi dan perdagangan yangdiharapkan akan meningkatkan kualitas peradaban masyarakat. Pengaturannyamemberikan kesempatan kepada si kreator dan/atau si pemegang haknya ataubahkan mengambil keuntungan dari padanya. Rezim hukum HKI dengan demikiandapat dikatakan berada pada sisi pro persaingan usaha.Pada sisi lain, rezim hukum persaingan usaha berbicara tentang perlindunganterhadap iklim berkompetisi yang fair guna terbukanya peluang ekonomi, inovasi,dan kesempatan berusaha bagi semua pihak. Pada prinsipnya hukum ini akanmemberikan kesempatan untuk kepastian berusaha bagi semua orang dengancara membebaskan pasar guna efisien dan kompetisi yang fair untuk memberikankonsumen alternatif pilihan yang terbaik dalam pasar.4 Johnny Ibrahim, “Hukum Persaingan Usaha : Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia”,Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 219.5 Peraturan KPPU RI No. 2 Tahun 2009 Tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 Tentanglarangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehata Terhadap Perjanjian Yang BerkaitanDengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, hlm. 4.Edisi 4 - Tahun 20109