BOB

EKONOMI
MONOREL
MAU KE MANA
Jadi kita enggak bisa
lepas begitu saja dari
perjanjian kerja sama
yang sudah kita buat.
Sarwo Handayani,
Tim Gubernur Urusan
Percepatan Pembangunan
PESTA SITORUS/DETIKCOM
Gubernur Urusan Percepatan Pembangunan,
Sarwo Handayani, mengatakan mereka terikat
perjanjian kerja sama dengan PT Jakarta
Monorail.
Artinya, kedua belah pihak harus mengacu
pada perjanjian kerja sama dalam membuat
langkah apa pun berkaitan de ngan proyek
monorel. “Jadi kita enggak bisa lepas begitu
saja dari perjanjian kerja sama yang sudah kita
buat, nanti kita pelajarilah,” ujar mantan Deputi
Gubernur Bidang Tata
Ruang dan Lingkungan
Hidup ini.
Menurut dia, ada beberapa
hal yang perlu dipelajari,
mulai aspek bisnis,
teknis, sampai legal, sebelum
memutus perjanjian
kerja sama tersebut.
Namun perempuan yang
pernah digadang-gadang
menjadi pendamping Ahok sebagai wakil gubernur
ini enggan memerinci ketiga aspek itu
maupun menjelaskan isi perjanjian kerja sama
dengan alasan materinya cukup banyak.
Tidak jauh berbeda, Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty
Kusumawati enggan menjelaskan perjanjian
kerja sama proyek monorel. Alasannya, Ahok
sudah banyak menyampaikan masalah proyek
monorel kepada media. “Pak Gubernur sudah
banyak menjelaskan, ya, jadi ikuti saja apa kata
Pak Gubernur,” ujar Tuty.
Seorang mantan pejabat Pemerintah Provinsi
Jakarta, yang diturunkan oleh Ahok menjadi
staf, mengatakan para pejabat yang terlibat
menangani proyek monorel sebenarnya tahu
soal perjanjian kerja sama tersebut. Namun
mereka memilih tidak banyak berkomentar
karena masalah ini masih menjadi perdebatan.
Mereka khawatir jika banyak berkomentar justru
nanti akan salah bicara dan bertentangan
dengan argumen Gubernur. “Sekarang ini lebih
baik tidak banyak bicara,” katanya.
Kini bola panas proyek monorel berada di
tangan Ahok. Mantan Bupati Belitung Timur
itu mengatakan telah meminta pendapat
kepada Kejaksaan Agung sebelum memutus-
MAJALAH DETIK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2015