BOB

KOLOM
l S-2, Pascasarjana Universitas
Andalas, 2008.
l S-2, William and Mary Law
School, Virginia, Amerika
Serikat, 2014.
Karier:
l Dosen Hukum Tata Negara
Universitas Andalas.
l Peneliti Pusat Studi Konstitusi
(PUSaKO) Universitas
Andalas.
Karya:
l Perubahan UUD 1945 Melalui
Putusan MK, Rajawali
Press, 2011.
l Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi, Setjen Kepaniteraan
MK RI
lam pemberantasan korupsi. Jadi, sebelum mempertanyakan etika Abraham, PDIP
harus terlebih dulu berkaca pada segala tindakannya tersebut. Lalu, kondisi apa
yang menyebabkan Hasto berani malu membongkar aib partai sendiri?
Sulit bagi PDIP untuk menghindari dugaan bahwa pernyataan Hasto berkaitan
dengan tertundanya pelantikan Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala Polri. Pernyataan
Hasto seolah Abraham menaruh dendam terhadap BG, yang dianggap
menggagalkannya sebagai calon wapres PDIP, patut dikritik. Sejauh manakah pengaruh
BG dalam menentukan kebijakan PDIP sehingga dapat menentukan siapa
yang berhak menjadi calon wapres atau tidak? Bukankah BG merupakan aparat
penegak hukum yang harus independen?
Jadi pernyataan Hasto itu tidak boleh menjadi alasan bagi publik mencurigai
kinerja KPK. Setidaknya terdapat tiga alasan agar publik tidak terpengaruh “hasutan”
PDIP. Pertama, asas satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis, Pasal
169 HIR/306 R.Bg) harus dijadikan pedoman dalam melihat perkara ini. Keterangan
yang disampaikan Hasto bukan berarti kebenaran mutlak, karena tuduhannya
berpotensi menjadi fitnah yang berupaya menghancurkan kesolidan internal KPK.
Jikapun pertemuan itu terjadi, keinginan Abraham menjadi calon wapres bukanlah
kejahatan pidana. Apalagi jika Ketua KPK itu tidak menjanjikan kepada PDIP keuntungan
apa pun yang terkait dengan jabatannya.
Kedua, penetapan status tersangka BG tidak dapat dikaitkan dengan hasrat
Abraham menjadi calon wapres. Sebab, Pasal 21 Ayat (5) UU Nomor 30 Tahun
2002 tentang KPK menyatakan bahwa pimpinan KPK bekerja secara kolektif. Penentuan
seseorang sebagai tersangka merupakan kerja bersama pimpinan KPK.
Suara Abraham hanya satu dari lima (sekarang empat) suara pimpinan yang ada,
sehingga penetapan BG sebagai tersangka tidak dapat dibatalkan dengan langkah
MAJALAH DETIK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2015