BOB

KOLOM
lang-halangi proses penegakan hukum (obstruction of justice). Pasal 21 UU Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa:
“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan
secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam
perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 150.000.000
(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus
juta rupiah).”
Perlu ketegasan tersendiri bagi KPK dalam menyikapi serangan yang dilakukan
ke tubuh KPK. Sebab, serangan itu diarahkan kepada pribadi pimpinan KPK secara
terencana. Mulai penyebaran foto-foto rekayasa perselingkuhan Abraham Samad
hingga tuduhan bermain politik dalam pencalonan wapres. Bahkan penangkapan
Bambang Widjojanto merupakan indikasi tegas bahwa terdapat pergerakan terorganisasi
untuk menyudutkan hingga menghancurkan lembaga yang membanggakan
ini.
KPK tidak mempunyai kekuatan apa pun untuk melawan institusi Polri korup
yang didukung kekuatan politik kecuali peran masyarakat dalam melindungi KPK.
Melihat ancaman di tubuh KPK saat ini, saatnya elemen publik kembali bahu-membahu
menghadapi upaya menghancurkan lembaga antirasuah ini. Jika tidak, kita
akan kehilangan sebuah harapan besar agar Indonesia bersih dari korupsi, kolusi,
dan nepotisme. Mari selamatkan KPK sekali lagi! n
MAJALAH DETIK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2015