BOB

FOKUS
ARI SAPUTRA/DETIKCOM
Harus diingat,
bukan hanya
PDIP yang setuju
Komjen Budi
Gunawan. Ada 9
fraksi
~ Dwi Ria Latifa ~
Meski sikap Hasto banyak dikritik aktivis
antikorupsi, tak ada satu pun kader DPP PDIP
yang mempertanyakan tindakan Hasto. Mereka
kompak menyatakan itu urusan pribadi
Hasto.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Pramono
Anung, menegaskan, Hasto hanya mewakili
pribadi, bukan partai. Soal pelanggaran internal,
kata dia, biar komite etik yang memutuskan.
Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait malah
menganggap tindakan ini lumrah-lumrah saja.
Menurut dia, Hasto duduk sebagai politikus
yang memberikan pengawasan.
“Kalau ada oknum, apakah eksekutif, yudikatif,
atau legislatif, oknumnya yang diperbaiki,
jangan sampai merusak tatanan,” tuturnya
ketika hendak bertandang ke perayaan ulang
tahun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Tekanan politik terhadap KPK tidak hanya
berasal dari PDIP. Dua kubu yang sebelumnya
berseteru di DPR, Koalisi Indonesia Hebat dan
Koalisi Merah Putih, malah bersatu mendukung
Budi, yang diduga sebagai pemilik rekening
gendut.
“Harus diingat, bukan hanya PDIP yang setuju
Komjen Budi Gunawan. Ada 9 fraksi,” kata
anggota Fraksi PDIP, Dwi Ria Latifa.
Legislatif memang sudah lama nyaring menyuarakan
niat pembubaran KPK. Hal ini tidak
aneh karena hampir semua parpol memiliki
kader yang bermasalah dengan KPK.
Kritik keras terhadap KPK, misalnya, juga disuarakan
Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Ia mengkritik
keputusan KPK yang menetapkan Budi
sebagai tersangka. “Saya kira harus ada yang
memeriksa KPK. Kita harus periksa. Memangnya
malaikat dan Tuhan saja yang bisa periksa
KPK?” katanya.
l l l
Serangan politik ini bukan satu-satunya yang
harus dihadapi KPK. Budi tidak mau tinggal
diam menjadi tersangka. Ia melakukan segala
upaya hukum untuk menjegal laju kasus yang
menjeratnya.
Senin, 19 Januari 2015, Divisi Pembinaan
Hukum Mabes Polri mengajukan gugatan
praperadilan atas penetapan tersangka Budi
MAJALAH DETIK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2015