PENANTANG RISMA DARI MIRA W KE ASMA NADIA

EKONOMI
KERETA CEPAT
Direktur Jenderal
Perkeretaapian Hermanto
Dwiatmoko
DETIKCOM
Sebagian besar monorel
di dunia sudah dikurangi
sebagai angkutan massal
dan diganti LRT karena
tidak efisien dari sisi teknis
maupun biaya.
Setelah pemerintahan berganti, rencana ini
dilanjutkan kembali. Tapi sejumlah perubahan
dilakukan. Pertama, teknologinya tidak lagi
monorel. “Sebagian besar monorel di dunia
sudah dikurangi sebagai angkutan massal dan
diganti LRT karena tidak efisien dari sisi teknis
maupun biaya,” tutur Hermanto.
Yang kedua adalah “kepemilikan” proyek.
Semula, Adhi Karya dan rekan-rekannya itu
akan membangun dan mengoperasikan kereta.
Bisa dibilang tidak ada uang APBN di sana. Tapi
Joko Widodo memutuskan lewat Peraturan
Presiden Nomor 98 Tahun 2015 bahwa proyek
ini menjadi milik pemerintah.
Pemerintah akan membiayai kereta yang bisa
mengurangi kemacetan Jakarta ini. Dana Rp
23,8 triliun disiapkan. Untung saja, lahan yang
digunakan gratis karena memanfaatkan trase
PT Jasa Marga, yang secara teknis lahannya
milik Kementerian Pekerjaan Umum. “Kebetulan
lahan milik Direktorat Jenderal Bina Marga,
lahan milik negara, jadi silakan saja asalkan
jangan mengganggu lalu lintas jalan tol,” kata
Direktur Utama Jasa Marga Adityawarman.
Sedangkan Adhi Karya, yang semula menjadi
motor konsorsium untuk membangun, “turun
pangkat” hanya menjadi kontraktor untuk
membangun infrastruktur LRT, mulai rel layang,
stasiun, sampai fasilitas operasi.
Pengambilalihan proyek dari konsorsium
yang dimotori Adhi Karya ini juga membawa
konsekuensi lain: operator dan kereta yang
akan digunakan masih akan ditenderkan lagi.
Perusahaan yang lolos sebagai operator mesti
menyediakan gerbong-gerbong kereta dan
merawatnya.
Hermanto mengatakan kriteria calon operator
LRT sedang disusun dan terbuka untuk
swasta maupun BUMN, termasuk apabila Adhi
MAJALAH DETIK 14 - 20 SEPTEMBER 2015