PENANTANG RISMA DARI MIRA W KE ASMA NADIA

EKONOMI
Petugas Badan Pertanahan
Nasional Depok serta Tim
Pembebasan Tanah Ditjen
Bina Marga Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat sedang
memverifikasi data warga
Harjamukti, Cimanggis,
Depok, yang lahannya
terkena proyek jalan tol
Cimanggis-Cibitung tahun
lalu.
AUDY ALWI/ANTARA FOTO
Dalam peraturan itu, pemerintah mesti menyediakan
dana pembebasan lahan. Sedangkan
dalam peraturan lama, pemegang konsesi ruas
tol menanggung pembebasan lahan terlebih
dulu sebelum nantinya diganti pemerintah.
Tanpa pembebasan lahan, pengerjaan fisik
sulit dimulai karena bank enggan mengucurkan
kredit terlebih dulu. Kepala Badan Pengelola
Jalan Tol Herry T.Z. juga mengatakan ada klausul
bahwa pekerjaan fisik harus dimulai setelah
tanah selesai dibebaskan 75 persen.
Jika yang dibebaskan masih minim, pemegang
konsesi belum diharuskan memulai
pekerjaan fisik. Selain itu, bank enggan memberikan
pinjaman kepada pemegang konsesi
jalan tol. Malah, jika perusahaan pemegang
konsesi “meragukan”, bank bisa minta persentase
pembebasan lebih banyak lagi baru mau
mengucurkan dana.
Herry Marzuki berharap pembebasan lahan
seluruh ruas tol Cimanggis-Cibitung bakal
selesai akhir tahun depan. Tapi seksi pertama,
sepanjang 3,5 kilometer dari Cimanggis sampai
Trans-Yogi, akan didahulukan. “Sekarang ini,
dalam sisa anggaran tahun ini, mungkin daerah
Tapos atau Depok, itu 3,5 kilometer kami
prioritaskan selesai,” ucapnya.
Jika ruas ini selesai pembebasannya, Waskita
Karya bisa langsung bekerja. Pada saat seksi
I itu digarap, pembebasan lahan seksi-seksi
berikutnya dilanjutkan pemerintah. Dan jika
selesai semua, pada 2018 warga Cibubur dan
sekitarnya mendapat dua hadiah infrastruktur
sekaligus: kereta LRT dan jalan tol baru. n
BUDI ALIMUDDIN
MAJALAH DETIK 14 - 20 SEPTEMBER 2015