Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
KOLOM<br />
Samarinda<br />
l Juli 1993-Juni 1995: Direktur<br />
Eksekutif Yayasan PLAS-<br />
MA, Samarinda<br />
l Maret 1991-Juni 1993: Manajer<br />
Program di Yayasan<br />
PL<strong>ASMA</strong>, Samarinda<br />
l Desember 1990-Februari<br />
1991: Staf Informasi dan<br />
Dokumentasi di Yayasan<br />
PL<strong>ASMA</strong>, Samarinda<br />
akhiri bencana asap. Pertama, memastikan segenap pihak, khususnya perusahaan<br />
pemegang konsesi perkebunan dan HTI, bertanggung jawab dan tidak merusak<br />
ekosistem gambut. Sebagai tahap awal, pemerintah memperkuat moratorium yang<br />
sedang berjalan, dengan memasukkan seluruh hu tan primer dan lahan gambut,<br />
salah satunya yang ada dalam konsesi-konsesi perusahaan yang telanjur diberikan.<br />
Kedua, menindak tegas perusahaan atau pihak yang menggunakan api dalam<br />
pembukaan lahan. Ketiga, pemerintah perlu merevisi peraturan pemerintah tentang<br />
perlindungan gambut dan memastikan bahwa seluruh lahan gambut mendapat<br />
perlindungan penuh. Pemerintah harus mulai menerapkan peta tunggal<br />
untuk mengidentifikasi lanskap-lanskap gambut untuk dilindungi dan memastikan<br />
strategi mitigasi dijalankan di kebun yang berada di kawasan gambut.<br />
Kempat, pemerintah harus dapat mendorong perlindungan hutan dan lahan<br />
gambut di dalam konsesi yang berada di kawasan lanskap gambut yang lebih luas.<br />
Beberapa perusahaan saat ini telah mengambil langkah dan tanggung jawab untuk<br />
menghentikan deforestasi dan pembukaan lahan gambut di dalam rantai produksi<br />
mereka. Namun komitmen dan upaya ini menghadapi kendala dari peraturan dan<br />
hukum yang ada. Salah satu contoh adalah peraturan yang membuat perusahaan<br />
kesulitan untuk mempertahankan kawasan hutan di dalam konsesi hak guna usaha<br />
mereka. n<br />
MAJALAH DETIK 14 - 20 SEPTEMBER 2015
Change language