FILSAFAT KORUPSI - Direktori File UPI

disibukkan dengan suatu tindakan korupsi. Mengapa adalah Imam Tindakan b merusak? Sebab
[itu] melayani untuk mengikis suatu sah menurut hukum, dan proses kelembagaan secara moral
sah, viz. perkawinan antar[a] dua menyetujui orang dewasa [siapa] yang tidaklah telah dinikahi.
Tetapi Imam Suatu tindakan tidaklah merusak. Mengapa? Sebab suatu [yang] diperlukan, tetapi
prosedur kelembagaan secara moral tak dapat diterima- menolak untuk menikah dua menyetujui
orang dewasa sebab mereka adalah dari kelompok [ras/lomba] berbeda- tidak bisa dirusak. [Itu]
tidak bisa dirusak sebab [itu] tidaklah secara moral sah untuk mulai dengan. Tentu saja, larangan
yang sah/tentang undang-undang pada [atas] perkawinan ke seberang pembedaan suku bunga
dengan sendirinya suatu korupsi institusi perkawinan. Maka Imam Suatu tindakan menikah orang
[laki-laki] yang hitam dan perempuan yang putih bukanlah corrupt.[20]
A further point arising from this example pertains to the possibility of one institution (the
apartheid South African government) corrupting another institution (the church in
apartheid South Africa). Other things being equal, in so far as the priests (and other
relevant institutional actors) in the church acted as Priest A did, i.e., resisted the
apartheid laws, the church as an institution would not have been corrupted. Moreover,
the apartheid government's undermining of the institutional processes of the church did
not in itself constitute corruption, since the government and its leaders are not per se —
at least in a secular state — role occupants of the institution of the church. What of those
priests who complied with the apartheid laws and did not marry mixed race couples?
Here we need to distinguish mere compliance with the apartheid laws from embracing
the laws. A priest might have complied with the apartheid law, but done so only because
no mixed race couple ever approached him to marry them. Presumably, such a priest was
neither a corruptor nor a person corrupted. What of a priest who actively supported the
apartheid law by condemning such mixed-race marriages as not legitimate in the eyes of
God, denouncing the priests who performed them, and so forth? Presumably, this priest
has been corrupted and — in so far as he is successful in his endeavours — he is a
corruptor of the institution of marriage. Suatu titik lebih lanjut timbul dari contoh ini
menyinggung kepada kemungkinan satu institusi ( Pemerintah Dari Afrika Selatan pembedaan
ras) merusak institusi lain ( gereja di (dalam) Afrika Selatan pembedaan ras). Lain berbagai hal
tetap sama, sepanjang para imam ( dan lain relevan para aktor kelembagaan) di (dalam) gereja
bertindak sebagai Imam [Adalah] suatu lakukan, yaitu., yang ditentang hukum pembedaan ras,
gereja sebagai suatu institusi tidak akan jadi dirusak. Lebih dari itu, pembedaan ras
penggangsiran pemerintah proses yang kelembagaan gereja tidak dengan sendirinya
[mendasari/membuat] korupsi, [karena;sejak] pemerintah dan para pemimpin nya tidaklah yang
didalam (dirinya)- sedikitnya di (dalam) suatu secular status- penghuni peran institusi gereja [itu].
Bagaimana tentang para imam itu [siapa] yang mentaati hukum pembedaan ras [itu] dan tidak
menikah kopel [ras/lomba] dicampur? Di sini kita harus menciri semata-mata pemenuhan dengan
hukum pembedaan ras dari memeluk hukum [itu]. Seorang imam mungkin telah mentaati hukum
pembedaan ras [itu], tetapi juga hanya sebab tidak (ada) [ras/lomba] dicampur memasangkan
pernah mendekati dia untuk menikah [mereka/nya]. Kiranya, imam seperti itu bukan suatu
koruptor maupun seseorang merusak. Bagaimana tentang seorang imam [siapa] yang dengan
aktip mendukung hukum pembedaan ras [itu] dengan [tidak/jangan] hukuman seperti mixed-race
perkawinan dalam pandangan sah Tuhan, mengumumkan para imam [itu] [siapa] yang
melakukan [mereka/nya], dan sebagainya? Kiranya, imam ini telah dirusak dan- sepanjang ia
adalah sukses usaha nya- ia adalah suatu koruptor institusi perkawinan.
There are two residual points to be made in conclusion.
Firstly, the despoiling of the moral character of a role occupant, or the undermining of
institutional processes and purposes, would typically require a pattern of actions — and
25