2009 - Ciputra Development

The original consolidated financial statements included herein are in
the Indonesian language
PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk
DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)
PT CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2010 and 2009
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)
o. Imbalan kerja o. Employee benefits
Perusahaan dan Anak Perusahaan
menyelenggarakan program pensiun iuran
pasti untuk seluruh karyawan tetapnya dan
telah mengakui kewajiban imbalan kerja
karyawan yang tidak didanai berdasarkan
Undang-undang No. 13/2003 tanggal
25 Maret 2003 (UU Tenaga Kerja No. 13) dan
PSAK No. 24 (Revisi 2004), “Imbalan Kerja”.
Imbalan atas UU Tenaga Kerja No. 13 tersebut
telah dihitung dengan membandingkan
manfaat yang akan diterima oleh karyawan
pada usia normal pensiun dari Dana Pensiun
dengan manfaat yang diperoleh sesuai dengan
UU Tenaga Kerja No. 13 tersebut setelah
dikurangi akumulasi imbalan kerja karyawan
dan hasil investasi yang terkait. Jika manfaat
program pensiun iuran pasti kurang dari
persyaratan yang ditetapkan UU Tenaga Kerja
No. 13, Perusahaan harus menyediakan
kekurangannya.
Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2004), biaya
imbalan kerja berdasarkan UU Tenaga Kerja
No. 13 ditentukan dengan menggunakan
metode perhitungan aktuarial projected unit
credit. Keuntungan dan kerugian aktuarial
diakui sebagai penghasilan atau beban apabila
akumulasi bersih keuntungan dan kerugian
aktuarial yang belum diakui untuk setiap
program pada akhir tahun pelaporan
sebelumnya melebihi jumlah 10% dari nilai kini
kewajiban imbalan pasti pada tanggal tersebut
dan 10% dari nilai wajar aset pada tanggal
tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial
ini diakui selama rata-rata masa kerja
karyawan dengan menggunakan metode garis
lurus. Selanjutnya, biaya jasa lalu yang timbul
akibat perubahan kewajiban imbalan kerja dari
program sebelumnya harus diamortisasi
sampai imbalan kerja tersebut telah menjadi
hak karyawan.
The Company and Subsidiaries have a
defined contribution pension plans covering
substantially all of their eligible employees and
have recognized their unfunded employee
benefits liability in accordance with Labor Law
No. 13/2003 dated March 25, 2003 (“the Law”)
and PSAK No. 24 (Revised 2004), “Employee
Benefits”. The benefits under the Law have
been calculated by comparing the benefits
that will be received by an employee at normal
pension age from the Pension Plan with the
benefits as stipulated under the Law, after
deducting the accumulated employee
contribution and the related investment
results. If the employer-funded portion of the
Pension Plan benefit is less than the benefit
as required by the Law, the Company will
provide for such shortfall.
Under PSAK No. 24 (Revised 2004), the cost
of providing employee benefits under the Law
is determined using the projected-unit-credit
actuarial valuation method. Actuarial gains or
losses are recognized as income or expenses
when the net cumulative unrecognized
actuarial gains or losses for each individual
plan at the end of the previous reporting year
exceed the greater between 10% of the
present value of the defined benefit obligation
at that date and 10% of the fair value of plan
assets at that date. These gains or losses are
recognized on a straight-line basis over the
expected average remaining working lives of
the employees. Further, past service costs
arising from the changes in the benefits
payable of an existing plan are required to be
amortized over the period until the benefits
concerned become vested.
30