20150309_MajalahDetik_171

NASIONAL
Abdullah Hehamahua
ARI SAPUTRA/DETIKCOM
lah Hehamahua menyebut Kejaksaan Agung
wajib melaporkan penanganan kasus yang
dilimpahkan itu kepada KPK dalam bentuk
laporan gelar perkara. Sebab, KPK memiliki
kewenangan supervisi atas lembaga penegak
hukum lain.
Meski telah “diikat” oleh nota kesepahaman,
secara terpisah Prasetyo menyatakan
tidak akan melibatkan KPK
dalam melakukan kajian terhadap
kasus Budi Gunawan. Sebab, dengan
adanya pelimpahan berkas, berarti
KPK mempercayakan penanganannya
kepada Kejaksaan Agung. Adapun
saat ditanya soal kemungkinan kasus
BG akan di-SP-3-kan, Prasetyo cuma
menjawab: bisa iya, bisa tidak.
“Tapi, yang pasti, semua proses itu
semua akan kita lihat,” ucap Prasetyo di
kantornya.
Prasetyo juga masih membuka
kemungkinan untuk menyerahkan
penanganan perkara
Komjen BG kepada Badan Reserse
Kriminal Markas Besar Polri. Alasannya,
kasus itu pernah ditangani Bareskrim pada
2010, sehingga akan lebih mudah serta efisien.
Kasus BG sebelumnya pernah ditangani Bareskrim
Polri saat masih dikepalai Komjen Ito
Sumardi. Saat itu Bareskrim memeriksa laporan
PPATK soal dugaan rekening gendut sejumlah
perwira tinggi polisi, salah satunya BG. Namun
kala itu tidak ditemukan adanya unsur tindak
pidana dari rekening BG.
Belakangan, KPK mengambil alih kasus
dugaan rekening gendut itu pada Juli 2014.
Lembaga antirasuah itu tidak hanya berbekal
laporan PPATK, tetapi juga berdasarkan data
transaksi keuangan lain. Dari hasil penyelidikan,
KPK kemudian menemukan dua alat bukti
untuk menjerat BG sebagai tersangka pada 12
Januari 2015.
Namun langkah itu harus terhenti setelah
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan
gugatan praperadilan yang diajukan tim
pengacara BG. Hakim Sarpin Rizaldi menyatakan
penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK
tidak sah. KPK pun melawan dengan meng-
MAJALAH DETIK 9 - 15 MARET 2015