20150309_MajalahDetik_171

HUKUM
Dan kami melihat tidak
ada rambu sama sekali
untuk memperingatkan,
‘Awas jalan rusak’
atau ‘Hati-hati jalan
berlubang’.
mah-toko serta bengkel milik mereka di Jalan
Raya Narogong. Semasa hidup, Ponti-lah yang
mengelola toko kelontong dan bengkel tersebut.
“Karena Ponti sudah meninggal, kami merasa
tidak ada lagi yang bisa mengurus (toko
dan bengkel),” ujarnya.
Selain Sulastri, Hana ikut menjadi
penggugat. Keduanya didampingi
pengacara publik dari Lembaga
Bantuan Hukum Jakarta. Nelson
Nicodemus Simamora
dari LBH Jakarta mengatakan
gugatan kliennya merupakan
“gugatan klasik” dari
warga yang menganggap
pemerintah telah melakukan
perbuatan melawan hukum.
Beberapa hari setelah kecelakaan
itu, pihaknya melakukan
pengamatan di Jalan Raya Siliwangi,
yang ternyata memang terdapat banyak
bagian yang rusak. “Dari cerita warga sekitar,
jalan itu sering makan korban,” tutur Nelson
saat ditemui di kantornya, Senin pekan lalu.
“Dan kami melihat tidak ada rambu-rambu
sama sekali untuk memperingatkan, ‘Awas
jalan rusak’ atau ‘Hati-hati jalan berlubang’.”
Dihubungi secara terpisah, Kepala Biro Humas
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Ruddy
Gandakusumah menyatakan warga negara
yang merasa dirugikan berhak mengajukan
gugatan. Pihaknya pun siap menghadapinya.
Namun, sepengetahuan Ruddy, gugatan serupa
pernah diajukan ke pengadilan.
“Kalau sekarang ada gugatan lagi, ya mau
bilang apa, kami enggak bisa menghalangi
masyarakat yang merasa dirugikan,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Ruddy,
akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah
Kota Bekasi untuk menghadapi gugatan
tersebut.
Sementara itu, Kepala Biro Humas Pemerintah
Kota Bekasi Muhammad Jufri mengatakan
Jalan Raya Siliwangi, Bantargebang, merupakan
jalan provinsi. Karena itu, pemeliharaannya
masuk anggaran Provinsi Jawa Barat.
“Jalan provinsi itu (tanggung jawab) Gubernur,
akibat jalan rusak itu tanggung jawab Guber-
MAJALAH DETIK 9 - 15 MARET 2015