You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
NASIONAL<br />
Tumpak H. Panggabean,<br />
mantan pimpinan KPK<br />
RACHMAN/DETIKCOM<br />
penghentian penyidikan atau SP-3.<br />
Pelimpahan penanganan perkara Komjen<br />
Budi diputuskan atas kesepakatan bersama<br />
instansi penegak hukum lain dalam rapat di<br />
gedung KPK, Senin, 2 Februari lalu. Pertemuan<br />
dihadiri pemimpin KPK, Jaksa Agung M.<br />
Prasetyo, Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen<br />
Badrodin Haiti, Menteri Koordinator Politik,<br />
Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno,<br />
serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia<br />
Yasonna Laoly.<br />
Namun, hingga Rabu pekan lalu, keempat<br />
kontainer itu belum juga diserahkan ke<br />
Kejaksaan Agung. Alasannya, KPK masih<br />
melengkapinya. “Kemungkinan baru pekan<br />
depan (pekan ini) berkas diserahkan setelah<br />
gelar perkara bersama di Kejaksaan Agung,”<br />
kata seorang sumber majalah detik di KPK.<br />
KPK bisa melakukan gelar perkara bersama<br />
Kejaksaan Agung sebelum kasus dugaan korupsi<br />
BG itu dilimpahkan penanganannya. Hal<br />
ini dikatakan mantan pemimpin KPK, Tumpak<br />
Hatorangan Panggabean, di gedung<br />
KPK, Rabu, 4 Maret lalu.<br />
Tumpak datang ke KPK bersama sejumlah<br />
“sesepuh” lembaga antirasuah tersebut. Mereka<br />
antara lain mantan pemimpin KPK Busyro<br />
Muqoddas dan Haryono Umar serta bekas<br />
penasihat KPK Said Zainal Abidin dan Abdullah<br />
Hehamahua. Soal gelar perkara bersama ini<br />
dituangkan dalam nota kesepahaman (MOU)<br />
yang pernah ditandatangani dua lembaga itu.<br />
“Ada MOU sejak zaman saya (pemimpin KPK<br />
jilid I) sudah ada, apa itu? Sebelum (kasus) dilimpahkan<br />
ke sana (kejaksaan), pertama-tama<br />
harus dilakukan gelar perkara bersama dulu<br />
mengenai kasus itu,” ujarnya.<br />
Dengan dilakukannya gelar perkara bersama,<br />
kedua instansi dapat mengetahui apakah benar<br />
terjadi tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan<br />
untuk memperkecil kemungkinan dikeluarkannya<br />
SP-3 oleh Kejaksaan Agung. Merujuk pada<br />
Undang-Undang KPK, gelar perkara bersama<br />
itu harus diikuti pemimpin komisi tersebut.<br />
Tumpak lalu menuturkan, “Nanti kejaksaanlah<br />
yang menilai setelah dilakukan gelar bersama.<br />
Itu memang menurut ketentuan.”<br />
Bukan hanya gelar perkara bersama, Abdul-<br />
MAJALAH DETIK 9 - 15 MARET 2015
Change language