You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
FOKUS<br />
ARI SAPUTRA/DETIKCOM<br />
Iya, (UPS) dari<br />
Dewan. Kami<br />
juga kan punya<br />
hak budget. Kita<br />
butuh itu yang<br />
namanya UPS.<br />
~Abraham “Lulung” Lunggana~<br />
terus kecolongan oleh “proyek titipan” DPRD.<br />
Ahok mengaku kerepotan mengawasi satu<br />
per satu proyek, yang mencapai 68 ribu mata<br />
anggaran.<br />
Proyek-proyek selundupan yang bermasalah<br />
biasanya baru ketahuan setelah disemprit<br />
Komisi Pemberantasan Korupsi serta Badan<br />
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.<br />
Menurut Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah,<br />
kedua lembaga itu memperingatkan<br />
adanya dugaan korupsi setelah mengevaluasi<br />
kinerja pemerintah provinsi pada 2012-2013.<br />
“Kami dapat evaluasi dari situ bahwa ini enggak<br />
bagus,” ujarnya.<br />
Saefullah mengatakan sistem e-budgeting<br />
membantu pemerintah agar tidak kejeblos di<br />
lubang yang sama setiap tahun. “Ini bisa memprotect<br />
program kita dari individu atau organisasi<br />
yang punya hajat tertentu,” tuturnya.<br />
Pasalnya, hampir setiap tahun selalu ada<br />
program yang nyelonong tanpa pernah dibahas<br />
di Musyawarah Perencanaan Pembangunan,<br />
mulai tingkat kelurahan hingga provinsi. Ahok<br />
menyebutnya “dana siluman”, yang salah satu<br />
contohnya adalah proyek pengadaan uninterruptible<br />
power supply (UPS) seharga Rp 5,8<br />
miliar per unit pada 2014.<br />
Proyek pengadaan yang nilainya diduga<br />
digelembungkan itu diselenggarakan di sekolah-sekolah<br />
Jakarta Barat di mana suku dinas<br />
pendidikan dan pemerintah setempat tidak<br />
pernah memintanya. Wakil Ketua DPRD Jakarta<br />
Abraham “Lulung” Lunggana mengakui proyek<br />
UPS itu merupakan usulan Dewan. “Iya, dari<br />
Dewan. Kami juga kan punya hak budget. Kita<br />
butuh itu yang namanya UPS,” ujarnya.<br />
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Triwisaksana<br />
menampik adanya “dana siluman”. “Sebetulnya<br />
tidak ada istilah begal anggaran atau<br />
siluman, itu cuma masalah persepsi,” ujarnya.<br />
Bagi dia, jika proyek itu mencurigakan, mestinya<br />
tidak dijalankan oleh pemerintah provinsi.<br />
“Kenapa itu tidak disisir dinas pendidikan?”<br />
Ahok menyatakan proyek-proyek seperti<br />
pengadaan UPS sebenarnya sudah ditolaknya.<br />
“Kami tolak, percuma, sampai di Mendagri<br />
muncul lagi,” ujarnya.<br />
l l l<br />
Surat dari DPRD itu diterima Ahok pada 10<br />
MAJALAH DETIK 9 - 15 MARET 2015
Change language