20150309_MajalahDetik_171

FOKUS
Ahok setelah melantik pejabat
di lingkungan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta, Jumat
(2/1).
AGUNG PAMBUDHY/DETIKCOM
PERANG antara Gubernur DKI Jakarta
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dipicu oleh Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Jakarta 2015. Selain kisruh dana siluman Rp 12,1
triliun, sebenarnya seperti apa pendapatan dan
belanja Ibu Kota?
Dalam RAPBD Jakarta 2015 versi Pemprov,
tercatat pendapatan Pemprov Jakarta mencapai
Rp 63,8 triliun. Dari mana Pemprov Jakarta
memperoleh uang?
Perolehan tertinggi berasal dari pendapatan
asli daerah, yakni Rp 45,3 triliun, yang terdiri
atas pajak daerah, retribusi daerah, dan lainlain.
Pajak daerah memberi sumbangan paling
tinggi, yakni Rp 38,3 triliun. Pajak ini antara lain
terdiri atas pajak kendaraan bermotor Rp 7
triliun, bea balik nama kendaraan bermotor Rp
6,5 triliun, pajak hotel Rp 2,3 triliun, dan pajak
restoran Rp 2,7 triliun.
Kemudian pajak hiburan Rp 1 triliun. Sektor
yang sering menuai protes ormas garis keras
ini memberikan sumbangan yang tidak kecil.
Misalnya pajak diskotek Rp 54 miliar, karaoke
Rp 287 miliar, klub malam Rp 40 miliar, panti
pijat Rp 117 miliar, mandi uap atau spa Rp 108
miliar, dan pusat kebugaran Rp 56 miliar.
Selain itu, pajak reklame menyumbang Rp 1,8
triliun, pajak parkir Rp 800 miliar, bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan Rp 5,5 triliun,
pajak rokok Rp 500 miliar, serta pajak bumi
dan bangunan pedesaan serta perkotaan Rp 8
MAJALAH DETIK 9 - 15 MARET 2015