20150309_MajalahDetik_171

KOLOM
melaporkan kasus terkait anggaran ke Komisi Pemberantasan Korupsi, DPRD
juga merencanakan langkah-langkah hukum untuk mengadukan Ahok ke polisi.
Jika polisi memprosesnya, Ahok dan jajarannya juga akan tersita waktu dan pikirannya.
Ketiga, dalam kondisi gerakan pemberantasan korupsi yang sedang masuk
angin karena kriminalisasi, bisa jadi laporan Ahok tidak akan segera ditindaklanjuti
karena kalangan internal KPK sedang bergejolak dan memiliki tunggakan perkara
yang banyak. Jika tidak segera ada tindakan dari KPK, tentu komplotan begal
anggaran akan merasa di atas angin sehingga bisa lebih leluasa menghajar Ahok
yang tidak berpartai. Keempat, karena oknum DPRD pasti bekerja sama dengan
oknum pemerintah provinsi, sangat mungkin mereka akan bersiasat untuk cari
selamat dengan melawan Ahok dari dalam.
Dalam kondisi menang secara moral politik dan dukungan publik, langkahlangkah
Ahok sepertinya akan mengarah pada zero-sum game. Baginya, hak
angket merupakan kesempatan untuk menjalankan politik buldoser guna menghancurkan
sindikat anggaran, baik di legislatif maupun eksekutif.
Lewat e-budgeting, Ahok juga membuldoser praktek-praktek manual penggangsiran
anggaran yang nantinya dapat menjadi contoh bagi pemerintah pusat
dan daerah dalam memperbaiki proses penyusunan dan penggunaan anggaran.
Karena itu, dukungan luas bagi Ahok sebenarnya bukan semata-mata untuk dirinya,
tapi pada upayanya memodernisasi anggaran yang lebih transparan dan
akuntabel. Saatnya beralih dari save Ahok ke save e-budgeting karena, apa pun
hasil akhirnya, Ahok tetaplah menjadi pahlawan meski risikonya harus dimakzulkan
atau sampai masuk penjara. n
MAJALAH DETIK 9 - 15 MARET 2015
MAJALAH DETIK 9 - 15 MARET 2015