12.03.2015 Views

20150309_MajalahDetik_171

20150309_MajalahDetik_171

20150309_MajalahDetik_171

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KOLOM<br />

ILUSTRASI: EDI WAHYONO<br />

ANGGARAN SILUMAN &<br />

POLITIK BULDOSER AHOK<br />

JIKA KPK TAK SEGERA BERTINDAK, KOMPLOTAN BEGAL ANGGARAN<br />

AKAN MERASA DI ATAS ANGIN DAN LELUASA MENGHAJAR AHOK.<br />

OLEH: NICO HARJANTO<br />

BIODATA<br />

Nama: Nico Harjanto<br />

Pendidikan:<br />

• Doktor Ilmu Politik dari<br />

Northern Illinois University,<br />

Amerika Serikat<br />

• MA bidang Ilmu dari Ohio<br />

University, Athens, Amerika<br />

Serikat, 2003<br />

PERSETERUAN antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan<br />

DPRD terkait dugaan anggaran siluman di RAPBD DKI Jakarta telah<br />

berkembang menjadi masalah politik dan hukum. Silang sengkarut yang<br />

kemudian melahirkan konflik kelembagaan antara eksekutif dan legislatif<br />

pernah terjadi di banyak daerah. Di Kabupaten Timor Tengah Utara di Provinsi<br />

Nusa Tenggara Timur pada 2013, misalnya, bupati dan para pegawai negeri sipil<br />

bahkan sampai berdemo ke DPRD supaya RAPBD segera disahkan.<br />

Namun perseteruan Ahok versus DPRD ini sangat berbeda. Hal ini karena inti<br />

masalahnya sebenarnya terletak pada adopsi e-budgeting oleh Ahok yang kemudian<br />

dapat membuka kotak Pandora berisi anggaran-anggaran siluman yang<br />

biasanya merupakan titipan dari para oknum pemburu rente di DPRD kepada<br />

sejumlah satuan kerja perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Jakarta. Sebelum<br />

adanya sistem elektronik ini, para begal anggaran di legislatif dan pemerintah<br />

daerah sangat mudah menyusupkan beragam item proyek dan kegiatan untuk<br />

MAJALAH DETIK 9 - 15 MARET 2015

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!